Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah melakukan upaya percepatan pembangunan bandara baru di Desa Sebuai, Kecamatan Kumai dengan melakukan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
"Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terkait status kawasan dan langkah-langkah bersama terkait rencana pembangunan bandara baru Desa Sebuai," kata Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah dari Jakarta, Kamis.
Selain membahas status kawasan lokasi bandara baru, juga disampaikan rencana pemerintah daerah untuk membangun pelabuhan laut dalam di lokasi yang sama, rencana ini juga terkendala status kawasan.
Orang nomor satu di Bumi Marunting Batu Aji itu menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memulai langkah pembangunan bandara baru sejak tahun 2013 dengan penyusunan studi kelayakan. Selanjutnya disusun studi rencana induk atau master plan pada tahun 2014 dan Rencana Teknik Terinci (RTT), fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat serta studi analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal pada 2015.
Nurhidayah yang didampingi Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat, kepala SKPD dan kepala bagian terkait, diterima oleh Setditjen PKTL Kustanta Budi didampingi Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Lahan Herban Heryandana.
Sebelum itu, Bupati Nurhidayah dan jajarannya juga memaparkan sejumlah rencana infrastruktur, diantaranya terkait infrastruktur di kawasan industri ke Komisi V DPR RI.
"Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah berharap mampu memperlebar ruang komunikasi antar instasi, sehingga makin besar dukungan dari lembaga legislatif dalam upaya pengembangan kawasan industri di Kobar, khususnya di dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBN," terangnya.
Jemput bola yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga dan instansi tidak terlepas dari kondisi masih rendahnya konektivitas antar wilayah, serta terbatasnya layanan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan industri di Kotawaringin Barat.
Nurhidayah juga mengusulkan perubahan status kewenangan jalan kabupaten menjadi jalan nasional, untuk mendukung kawasan industri diantaranya, jalan Natai Raya - Sungai Tendang (Jalan Pangkalan Lima - Kumai), Jalan SP. Natai Raya - Pelabuhan Roro, Jalan Kumai/Gerilya - Sungai Tendang dan Jalan HM Idris - Al Huda.
"Alhamdulillah, terkait hal ini Ketua Komisi V DPR RI Ir Ridwan Bae menerima aspirasi kita, dan berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan mendorongnya kepada pemerintah pusat," demikian Nurhidayah.
Bupati dan jajarannya dalam kunjungan tersebut langsung diterima oleh ketua komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi serta anggota Komisi VI perwakilan Kalteng Muchtaruddin.
