Usulan pembangunan Kotim perlu biaya Rp8,2 triliun

Sampit (ANTARA) - Usulan program pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah pada 2021 sangat banyak, bahkan membutuhkan anggaran hingga Rp8,2 triliun.

"Kebutuhannya memang seperti itu, makanya hari ini dilaksanakan rapat per kelompok untuk membahas program mana yang diprioritaskan. Nanti itu diusulkan dan dibahas lagi bersama DPRD Kotawaringin Timur," kata Wakil Bupati HM Taufiq Mukri di Sampit, Senin.

Hal itu disampaikan Taufiq usai membuka rapat Forum Gabungan Perangkat Daerah. Rapat ini dihadiri pimpinan atau perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah serta perwakilan DPRD setempat.

Rapat membahas usulan program yang dihimpun dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di 17 kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat. Selain itu, juga usulan yang disampaikan oleh satuan organisasi perangkat daerah.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur, total usulan pembangunan yang disampaikan untuk 2021 sebanyak 594 program dan 2.156 kegiatan dengan anggaran yang dibutuhkan Rp8.292.017.384.337. Usulan-usulan itu dikelompokkan menjadi lima bidang untuk memudahkan pelaksanaan program.

Bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat terdiri 922 program, 411 kegiatan dan dana yang dibutuhkan Rp2.481.162.463.455. Bidang sarana dan prasarana sebanyak 50 program, 126 kegiatan dengan kebutuhan dana Rp4.981.902.519.966.

Bidang ekonomi terdapat 119 program, 528 kegiatan dengan total biaya Rp671.949.066. Bidang kependudukan dan pemerintahan terdapat 333 program dengan 1.010 kegiatan dengan perkiraan biaya Rp144.535.334.750 dan Rp12.478.000.000.

Baca juga: DPRD Kotim meminta potensi konflik dicegah sejak dini

Taufiq meminta semua perangkat daerah melakukan pemetaan program sebagai bahan penyusunanan rencana kerja pada 2021 sehingga bisa diketahui mana yang harus diprioritaskan. Program yang akan diusulkan didanai melalui
APBN sudah disiapkan mulai saat ini sesuai ketentuan.

"Tentukan mana usulan yang benar-benar harus diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah. Kami juga berharap masyarakat memahami kondisi ini karena semua harus dilakukan sesuai kondisi keuangan daerah," kata Taufiq.

Taufiq juga meminta pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi APBD 2020, terutama pengadaan barang dan jasa sehingga bisa mengetahui lebih awal apa saja yang harus dilakukan saat APBD Perubahan nanti.

Terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan sejumlah catatan, diharapkan ditindaklanjuti oleh instansi terkait bersama Inspektorat. Apalagi bulan ini akan dilakukan pemeriksaan secara rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga: Akar laban obat diabetes khas Dayak wakili Indonesia ke Turki

Baca juga: Delapan pelaku pengeroyokan di Sampit akan disidang adat