"Kita semua berharap untuk dapat mempertahankan dan meraih kembali Opini WTP yang keenam kalinya," kata Bupati Barito Utara H Nadalsyah saat berada di auditorium kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng di Palangka Raya, Senin.
Keberadaan Bupati Nadalsyah di kantor BPK RI Kalteng itu dalam rangka penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 (unaudited) didampingi Sekretaris Daerah H Jainal Abidin dan sejumlah kepala perangkat daerah setempat dan juga dihadiri Ketua DPRD setempat Hj Mery Rukaini.
Menurut dia, penyerahan laporan keuangan ini menandai dimulainya audit internal keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 setelah sebelumnya melakukan unaudit.
Kegiatan ini merupakan suatu kewajiban yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui seberapa besar penyerapan, pengunaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan belanja daerah sebagai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun bukti riil pelaksanaan kegiatan.
"Saya berharap agar seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan diri dan pro aktif saat tim audit melakukan pemeriksaan, juga berharap kiranya dukungan seluruh elemen yang ada di Barito Utara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta elemen masyarakat untuk dapat optimal bahu membahu guna mewujudkan sebuah hasil yang diharapkan," kata Nadalsyah.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD unaudit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2020 dan senantiasa aktif meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
Dia mengatakan bahwa ketiga kabupaten yang menyerahkan LKPD saat ini dalam capaian opini sampai dengan LKPD tahun anggaran 2018 meraih hasil Opini WTP.
"Barito Utara dan Kotawaringin Barata telah 5 kali mendapat WTP sedangkan Barito Timur tiga kali," jelas Ade.
Kepala BPK RI Kalteng itu menyoroti terkait tata kelola aset di pemerintah daerah, masih adanya aset yang belum terdata secara lengkap. Selain itu, dia juga menyoroti pertanggungjawaban Dana BOS.
"Bisa karena lokasi sekolah atau hanya satu orang yang mengelola dana BOS. Sehingga terkait pelaporan administrasi terhambat," ungkap Ade.
Dia meminta kepada pemerintah daerah agar dalam memeriksa laporan BUMD adalah akuntan publik yang kredibel. Untuk pengadaan barang dan jasa, Ade berharap agar di tahun-tahun kedepannya lebih baik lagi.
"Pengadaan barang jasa jangan sampai fiktif, karena mempengaruhi aset dan juga penilaian opini.Terkait belanja modal yang dikeluarkan, harus sepadan dengan hasil yang dikeluarkan," jelas dia.
Ade mengaku optimistis dengan laporan keuangan ketiga kabupaten yakni Barito Utara, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Sebab, sudah lima kali berturut-turut mendapat opini WTP.
"Kalau sudah lima kali, itu artinya masalahnya semakin berkurang. Itu yang memungkinkan bisa mendapat WTP keenam," katanya.
Meskipun demikian, Ade tetap tidak memungkiri adanya godaan terhadap para pejabat daerah atau kepala dinas, yang bisa saja menggagalkan upaya mendapatkan WTP keenam.
"Saya harapkan hasil LKPD tahun anggaran 2019 kembali meraih Opini WTP tapi tergantung dari komitmen pemda masing-masing," ujarnya.
