Palangka Raya (ANTARA) - Panitia Khusus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawas Bansos DPRD Kalimantan Tengah, menjalin komunikasi ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalteng, sebagai upaya bersinergi dalam mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan pandemi virus corona di provinsi setempat.
"Sinergi itu setelah kami datang ke Kantor BPK RI perwakilan Kalteng dan menyampaikan keberadaan pansus serta masa kerja dan tugas-tugasnya," kata Ketua Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawas Bansos DPRD Kalteng Freddy Ering di Palangka Raya, Selasa.
Ketua Komisi 1 DPRD Kalteng itu mengaku mendapat informasi bahwa pihak BPK RI saat ini sedang fokus melakukan pemeriksaan terkait laporan penggunaan anggaran tahun 2019 se-Kalteng. Meski begitu, BPK RI informasinya juga tetap memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19.
Freddy Ering mengatakan Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawas Bansos DPRD Kalteng akan terus menjalin komunikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Langkah tersebut sebagai upaya mengoptimalkan kinerja pansus, sekaligus mengajak keterlibatan berbagai pihak pengawasi penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19.
"Kami sudah bertemu dan berkomunikasi dengan sejumlah tokoh di Kalteng, termasuk ke BPK RI. Jadi, kami dari pansus DPRD Kalteng akan terus bergerak agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19 bisa sesuai prosedur dan tepat sasaran," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah Daerah diminta memperjelas jenis dan asal bansos
Selain meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, Pansus DPRD Kalteng juga mendesak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng, agar lebih gencar disosialisasikan berbagai jenis bantuan sosial yang disediakan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membantu masyarakat terdampak pandemi virus corona atau COVID-19.
Dia mengatakan ada banyak program bantuan sosial yang disediakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19. Hanya, sampai sekarang ini belum tersosialisasikan secara jelas dan terperinci mana bansos dari pemerintah pusat, mana dari provinsi, termasuk kabupaten/kota.
"Jadi, Fokus saja terlebih dahulu memperjelas jenis-jenis bansos yang mana berasal dari pemerintah pusat, mana provinsi maupun kabupaten kota. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu apa saja bansos yang disediakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," demikian Freddy Ering.
Baca juga: Pansus COVID-19 tak asal dibentuk, ini penjelasan DPRD Kalteng
Baca juga: Disperindag Kalteng diminta gencar pantau harga sembako jelang lebaran
Baca juga: Tokoh masyarakat nilai Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 DPRD Kalteng penting
Pansus DPRD Kalteng dan BPK RI bersinergi awasi anggaran COVID-19
Pimpinan dan anggota Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawas Bansos DPRD Kalteng foto bersama dengan pihak BPK RI di Palangka Raya, kemarin. ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Kalteng
