Program 'Food Estate' di Pulang Pisau ciptakan peluang lapangan kerja baru
Pulang Pisau (ANTARA) - Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengungkapkan, rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan program 'Food Estate' atau kawasan pangan skala luas terpadu di wilayahnya, diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Edy Pratowo usai mengikuti video conference (vicon) rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pembahasan tentang program Food Estate dengan sejumlah menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Senin.
"Terkait rencana pengembangan program Food Estate dan penyiapan sumber bahan bakunya, pemerintah pusat mencanangkan seluas 300 ribu hektare lahan pertanian baru untuk Pulang Pisau dan Kapuas," katanya.
Pulang Pisau sebagai lumbung padi ternyata menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga direncanakan dijadikan food estate.
Menurutnya, dalam rapat koordinasi terbatas itu, Pulang Pisau lebih berpeluang terpilih untuk dikembangkan sebagai food estate. Pemerintah setempat juga masih menunggu karena hasil dari rapat akan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Mewakili pemerintah setempat, Edy Pratowo juga menyampaikan rasa terima kasih dan bangga karena hasil karya masyarakat Pulang Pisau dapat ditindaklanjuti dengan pembangunan industri terpadu modern.
"Tentunya hasil dari pertanian padi menjadi lebih baik lagi dan bisa bertahan lebih lama karena proses mekanisasi," terangnya.
Melalui program ini bisa tercipta lapangan kerja baru, artinya cita-cita menjadikan Pulang Pisau sebagai kota industri mudah-mudahan bisa segera terwujud.
Deangan adanya program Food Estate tersebut, lahan gambut yang setiap tahun terbakar bisa diusahakan menjadi lahan produktif.
Tentu dengan melihat potensinya dan tidak harus tanaman padi, tetapi bisa tanaman lainnya seperti semangka dan bawang merah.
Ada sebanyak 78 ribu hektare lahan eksisting yang bisa dikolaborasikan, ada palawija, holtikultura, dan tanaman lainnya selain padi.
"Setelah program ini dicanangkan, pemerintah daerah berharap agar bisa terus dikawal minimal tiga tahun agar ada kelanjutannya," ucap Edy Pratowo.
Dalam vicon rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian, turut hadir Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Gubernur Kalimantan Tengah.
Hal tersebut dikatakan Edy Pratowo usai mengikuti video conference (vicon) rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pembahasan tentang program Food Estate dengan sejumlah menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Senin.
"Terkait rencana pengembangan program Food Estate dan penyiapan sumber bahan bakunya, pemerintah pusat mencanangkan seluas 300 ribu hektare lahan pertanian baru untuk Pulang Pisau dan Kapuas," katanya.
Pulang Pisau sebagai lumbung padi ternyata menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga direncanakan dijadikan food estate.
Menurutnya, dalam rapat koordinasi terbatas itu, Pulang Pisau lebih berpeluang terpilih untuk dikembangkan sebagai food estate. Pemerintah setempat juga masih menunggu karena hasil dari rapat akan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Mewakili pemerintah setempat, Edy Pratowo juga menyampaikan rasa terima kasih dan bangga karena hasil karya masyarakat Pulang Pisau dapat ditindaklanjuti dengan pembangunan industri terpadu modern.
"Tentunya hasil dari pertanian padi menjadi lebih baik lagi dan bisa bertahan lebih lama karena proses mekanisasi," terangnya.
Melalui program ini bisa tercipta lapangan kerja baru, artinya cita-cita menjadikan Pulang Pisau sebagai kota industri mudah-mudahan bisa segera terwujud.
Deangan adanya program Food Estate tersebut, lahan gambut yang setiap tahun terbakar bisa diusahakan menjadi lahan produktif.
Tentu dengan melihat potensinya dan tidak harus tanaman padi, tetapi bisa tanaman lainnya seperti semangka dan bawang merah.
Ada sebanyak 78 ribu hektare lahan eksisting yang bisa dikolaborasikan, ada palawija, holtikultura, dan tanaman lainnya selain padi.
"Setelah program ini dicanangkan, pemerintah daerah berharap agar bisa terus dikawal minimal tiga tahun agar ada kelanjutannya," ucap Edy Pratowo.
Dalam vicon rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian, turut hadir Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Gubernur Kalimantan Tengah.