Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertimbangkan membeli 'mobile PCR' guna mengoptimalkan upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19.
"Saya minta mobile PCR bisa dibeli sehingga bisa melakukan swab dimana saja. Kalau memungkinkan dan mampu membeli secara mandiri, maka tak perlu menunggu bantuan pusat," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Kamis.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada tim satgas mempersiapkan alat rapid test yang diperuntukan di perbatasan provinsi. Tujuannya untuk memberikan tes kesehatan bagi para sopir yang mengangkut kebutuhan logistik di Kalteng.
Terkait rencana tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul menjelaskan, ia telah dipanggil dan diperintahkan pimpinan untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan mobile PCR.
"Jika kelebihannya lebih banyak, Dinkes Kalteng diminta segera memproses pembeliannya agar dapat memaksimalkan penanganan di wilayah Kalteng yang sangat luas," ucapnya.
Wakil Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kalteng ini menyatakan, tidak ada jalan lain, selain harus keluar menemukan orang dengan COVID-19 di luar sana.
Strategi penemuan melalui rapid test massal atau PCR massal pada kelompok yang secara epidemiologis memiliki keterkaitan, harus menjadi prioritas kebijakan. Target pemeriksaan rapid test massal atau PCR massal minimal satu persen dari populasi.
Strategi ini membutuhkan kesiapan ruang isolasi di RS atau RS darurat yang lebih banyak, penyiapan pusat karantina dan dukungan logistik bagi RS dan pusat karantina OTG. Sinergi pemerintah kabupaten-kota dan provinsi, pastinya mampu mengatasi masalah terkait pemilihan strategi ini.
"Alhamdulilah Gubernur Kalimantan Tengah mendukung strategi ini dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan Kalteng dan bupati/walikota menyediakan rapid test diagnostik untuk rapid test massal," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Harian Gugus Tugas Darliansjah menjelaskan, saat ini rapid test massal terus berjalan dan rencananya dilakukan di semua kabupaten dan kota, untuk mendorong masing-masing pemerintah daerahnya secara mandiri melakukan rapid test dengan anggaran APBD kabupaten dan kota.
