Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, antara lain adalah penguatan pendataan UMKM di berbagai daerah yang dievaluasi secara berkala.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengusulkan agar pemerintah pusat dan pemda menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dan dikaji ulang per enam bulan sebagai bahan evaluasi dan pemutakhiran.
"Selama ini kita tidak memiliki data yang detil dan valid terkait UMKM, padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB kita. Tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait yang valid dan reliabel ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan seringkali tidak tepat sasaran," kata Ledia.
Selain itu, lanjut dia, PKS merekomendasikan perlunya pencantuman limitasi kekayaan dan hasil penjualan tahunan sekaligus pembagian kriteria UMKM yang tidak dicantumkan dalam Daftar Isian Masalah (DIM) versi Pemerintah.
Ia berpendapat bahwa mencantumkan batasan kekayaan dan hasil penjualan tahunan ini akan memberikan kepastian mana-mana usaha yang masuk dalam kategori tersebut.
"Hal ini juga sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya penyusupan atau penyisipan usaha-usaha yang sesungguhnya tidak masuk kriteria mikro dan kecil, tapi justru mengambil peluang kerja sama, dukungan, insentif, dan pembinaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil," kata Ledia.
Rekomendasi PKS selanjutnya adalah pendampingan dan perlakuan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang harus disesuaikan berdasarkan jenjang usaha dengan pendekatan pemberdayaan.
Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mengingatkan paradigma perlindungan dan dukungan bagi para pengusaha mikro dan kecil jangan sampai terkesan bersifat berbasis amal atau belas kasihan, namun harus berlandaskan konsep pemberdayaan.
"Segala bentuk kemudahan, dukungan, bantuan diberikan dengan satu konsep pendampingan yang terukur agar para pengusaha dari usaha mikro dan kecil ini bisa berkembang usahanya dan mengalami peningkatan baik omzet, profit, jangkauan usaha hingga ukurannya," ujar Ledia.
Berita Terkait
DPRD Palangka Raya bantu pendataan warga kurang mampu
Jumat, 1 Desember 2023 5:34 Wib
Legislator minta rumah sakit Seruyan tingkatkan kualitas pendataan pasien
Jumat, 27 Oktober 2023 15:29 Wib
Legislator Kapuas dukung pendataan objek pajak baru PBB
Jumat, 13 Oktober 2023 5:30 Wib
Disdik Palangka Raya lakukan pendataan anak didik terdampak kebakaran
Jumat, 15 September 2023 17:43 Wib
BPS Barut gelar pelatihan untuk sediakan satu data koperasi dan UMKM
Senin, 4 September 2023 16:20 Wib
DPRD Seruyan minta rumah sakit tingkatkan pendataan pasien
Minggu, 6 Agustus 2023 20:54 Wib
Ketua DPRD Kotim ingatkan pentingnya menyukseskan pendataan pemilih
Senin, 6 Maret 2023 19:05 Wib
Perangkat desa di Barsel diminta bantu gugus stunting laksanakan pendataan
Rabu, 15 Februari 2023 8:10 Wib