DPRD Kotim undang Dinas Pendidikan bahas sistem pembelajaran di tengah pandemi

Sampit (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengundang Dinas Pendidikan setempat untuk membahas sistem pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 untuk mencari solusi terbaik.

"Besok (Selasa) kami ingin mendengar penjelasan dari Dinas Pendidikan tentang seperti apa kondisi dunia pendidikan kita saat ini. Tapi memang ada keluhan dari orangtua siswa terkait sistem yang diterapkan saat ini," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Sanidin di Sampit, Senin.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi membuat sistem pembelajaran dilakukan dengan sistem dalam jaringan atau daring. Hal ini dilakukan lantaran pembelajaran dengan cara tatap muka dinilai masih berisiko penularan jika dilaksanakan saat ini.

Namun di sisi lain, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari masalah beban biaya karena harus membeli paket data internet, keterbatasan peralatan, tersitanya waktu bekerja orangtua, sampai kebosanan yang mulai dirasakan anak-anak sehingga ada usulan agar sekolah kembali dibuka.

Menurut Sanidin, berbagai keluhan yang disampaikan orangtua murid terkait sistem pembelajaran sistem daring atau online, perlu dicarikan solusinya. Namun, juga perlu pertimbangan matang dan harus sangat hati-hati jika ingin membuka kembali sekolah dengan sistem tatap muka.

Faktor keselamatan dan risiko harus menjadi pertimbangan utama karena masyarakat harus menyadari bahwa pandemi COVID-19 masih terjadi. Peningkatan kasus positif COVID-19 di kabupaten ini juga harus menjadi pertimbangan.

Baca juga: Pasangan Yoyo-Madi kekurangan 15.720 dukungan untuk bertarung di Pilkada Kotim

Jangan sampai memaksakan membuka kembali sekolah untuk pembelajaran dengan sistem tatap muka, namun mengabaikan faktor risiko. Penularan COVID-19 tidak bisa dianggap remeh karena nyawa menjadi taruhannya.

"Kalau anak-anaknya, saya yakin mereka tidak ke mana-mana, tapi para guru, orangtua siswa dan lainnya ini kan mobilitasnya tinggi. Kita tidak tahu mereka sebelumnya bepergian dari mana. Kalau sampai ada satu saja yang tertular maka sangat berisiko bagi anak-anak kita. Apalagi kan ada istilah orang tanpa gejala atau OTG, itu kan sangat rawan menularkan," kata Sanidin.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur harus terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait sistem pembelajaran saat ini. Gugus Tugas yang dinilai berwenang dan diharapkan bisa mengkaji secara seksama perkembangan situasi pandemi ini sehingga bisa menjadi acuan banyak pihak.

Sanidin berharap Dinas Pendidikan memiliki data rinci terkait penerapan pembelajaran saat ini. Dia juga berharap Dinas Pendidikan juga mengajak perwakilan orangtua murid saat rapat dengan Komisi III besok.

"Kalau memang belum bisa membuka kembali sekolah dengan sistem tatap muka, maka harus ada penjelasan yang utuh kepada masyarakat oleh Dinas Pendidikan maupun Gugus Tugas sehingga masyarakat bisa memahami kondisi saat ini dan menerimanya dengan baik," demikian Sanidin.

Baca juga: DPRD Palangka Raya 'kekuatan penuh' berkunjung ke DPRD Kotim

Baca juga: Ini penjelasan BRG tentang realisasi pembangunan sumur bor di Kotim

Baca juga: DPRD Kotim khawatir pembangunan fasilitas wisata Pantai Ujung Pandaran mubazir