Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Kurniawan Anwar mengingatkan, mekanisme pengelolaan parkir harus jelas sehingga jelas pula kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.
"Mempertanyakan mekanisme yg selama ini berjalan. Sistem lelang atau penunjukan. Sejak lama tidak pernah terdengar lelangnya. Dan itu harus dilakukan secara detail dan transparan. Demi meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Kotim," kata Kurniawan di Sampit, Rabu.
Bidang perparkiran sering menjadi sorotan karena pengelolaannya dinilai belum optimal, padahal potensinya dinilai cukup besar. Potensi parkir cukup banyak seperti di pusat perbelanjaan, pasar, tempat hiburan, rumah makan dan lainnya.
Dinas Perhubungan diharapkan mengevaluasi pengelolaan perparkiran selama ini. Tujuannya untuk optimalisasi pendapatan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Sistem pengelolaan parkir juga harus transparan. Jika dilakukan lelang, maka harus diumumkan terbuka kepada masyarakat sebagai bukti pemerintah melaksanakannya sesuai aturan sehingga tidak sampai ada kecurigaan masyarakat dan pihak lain.
Melihat potensi yang ada, diharapkan kontribusi pendapatan daerah dari sektor parkir seharusnya bisa terus ditingkatkan. Dengan begitu, perparkiran turut andil signifikan dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah.
Baca juga: DPRD Kotim berharap pemkab bantu guru sekolah swasta terdampak COVID-19
Transparansi mekanisme perlu dilakukan untuk menekan peluang penyimpangan. Hal itu juga sebagai upaya untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Politisi muda Partai Amanat Nasional ini juga menilai perlunya ketegasan pemerintah daerah terhadap zona atau wilayah yang dinyatakan bebas pungutan parkir. Sebelumnya Bupati Supian Hadi menegaskan bahwa parkir di jalan-jalan umum digratiskan alias tidak boleh dipungut.
"Apakah parkir gratis sudah dicabut? Fakta di lapangan masih ditarik oleh juru parkir. Ini banyak dikeluhkan masyarakat ke DPRD. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang dibuat," ujar Kurniawan.
Kurniawan meminta dilakukan evaluasi secara serius terkait pengelolaan perparkiran. Pelayanan perparkiran kepada masyarakat harus dilakukan dengan baik, sekaligus bisa membantu mendongkrak pendapatan asli daerah.
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim kunjungi sekolah pantau penerapan belajar dari rumah
Baca juga: Sistem pembelajaran di Kotim disesuaikan kondisi kemampuan siswa
Berita Terkait
Cegah pungli dengan bayar parkir secara digital
Minggu, 21 April 2024 17:47 Wib
Legislator minta keseriusan Dishub Palangka Raya tertibkan parkir melanggar aturan
Sabtu, 20 April 2024 12:49 Wib
Dishub Kobar dalam waktu dekat lelang parkir sebanyak 45 lokasi
Kamis, 25 Januari 2024 16:41 Wib
Pemkab Bartim wacanakan pembayaran retribusi parkir online
Rabu, 10 Januari 2024 7:29 Wib
Bagi pemudik Natal dan tahun baru, Polri sediakan fasilitas parkir
Senin, 18 Desember 2023 23:40 Wib
Legislator Kalteng minta lahan parkir dioptimalkan jadi penyumbang PAD
Selasa, 12 Desember 2023 17:29 Wib
DPRD dukung penataan lokasi parkir di Palangka Raya
Selasa, 28 November 2023 17:54 Wib
Dishub Kobar pasang rambu larangan parkir jelang penutupan MTQH Kalteng
Jumat, 24 November 2023 17:17 Wib