Sampit (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap pemerintah kabupaten membantu guru sekolah swasta karena saat ini mereka sangat merasakan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan.
"Sebagian orangtua siswa tidak membayar iuran. Ada yang beranggapan karena tidak ada aktivitas, ada pula yang memang karena alasan kemampuan. Padahal kan meski pandemi COVID-19 saat ini, guru tetap menjalankan tugas, hanya saja diberlakukan belajar dari rumah, yakni pembelajaran dilakukan dengan sistem daring," kata anggota Komisi III Riskon Fabiansyah di Sampit, Rabu.
Masalah ini juga disampaikan Riskon saat rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur pada Selasa (21/7). Ini menindaklanjuti keluhan sejumlah guru sekolah swasta yang disampaikan kepada DPRD.
Seperti diketahui, sekolah swasta dikelola oleh yayasan yang sumber pendapatannya sebagian dari kontribusi para orangtua siswa. Hasilnya digunakan untuk operasional sekolah, termasuk membayar gaji guru.
Berbeda dengan sekolah negeri yang gurunya digaji oleh pemerintah. Secara penghasilan, kesejahteraan guru di sekolah negeri jelas lebih baik dibanding guru di sekolah swasta pada umumnya.
Sejak pandemi COVID-19, sejumlah sekolah swasta mengeluh karena kontribusi dari iuran siswa menurun. Kondisi keuangan yang kurang menggembirakan itu juga berdampak terhadap kemampuan sekolah swasta membayar gaji guru setempat.
"Kami berharap bagaimana pemerintah daerah memperhatikan guru di sekolah swasta karena mereka juga berjasa terhadap dunia pendidikan di daerah ini. Selama ini mereka berharap dari proses pembelajaran. Perlu ada perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru di sekolah-sekolah swasta," ujar Riskon.
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim kunjungi sekolah pantau penerapan belajar dari rumah
Ketua Komisi III Sanidin juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya mendorong pemerintah kabupaten untuk membantu kesejahteraan guru sekolah swasta, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini mereka sangat merasakan dampaknya.
"Kami di DPRD pasti mendukung untuk memperjuangkan anggarannya, tapi pihak eksekutif yang lebih tahu di mana celahnya supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Guru-guru di sekolah swasta perlu perhatian pemerintah daerah," ujar Sanidin.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi menjelaskan, sekolah swasta dibangun oleh yayasan. Untuk membantu guru di sekolah swasta, harus memperhatikan aturan agar tidak melanggar ketentuan.
"Yayasan bertanggung jawab atas kesejahteraan guru-gurunya, tetapi saat kondisi ini membuat semua terdampak. Mudah-mudahan saja di APBD Perubahan ada anggaran untuk membantu, tapi kita tidak menjanjikan. Kita upayakan," demikian Suparmadi.
Baca juga: Sistem pembelajaran di Kotim disesuaikan kondisi kemampuan siswa
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim apresiasi dukungan terhadap dua raperda inisiatif
DPRD Kotim berharap pemkab bantu guru sekolah swasta terdampak COVID-19
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah saat rapat koordinasi Komisi III dengan Dinas Pendidikan, Selasa (21/7/2020). ANTARA/Norjani
