Nanga Bulik (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau pada triwulan II baik untuk kegiatan fisik maupun keuangan belum memenuhi target yang ditetapkan.
Berdasarkan realisasi APBD hingga triwulan II ini untuk kegiatan fisik penyerapan anggaran baru mencapai 31,99 persen, sementara untuk keuangan 29,21 persen, padahal target serapan anggaran yang dibebankan sebesar 50 persen, kata Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau, Abisua di Nanga Bulik, Selasa.
"Padahal target yang dibebankan sebesar 50 persen. Ada beberapa permasalahan secara umum yang menjadi kendala sehingga target tidak tercapai," tambahnya.
Abisua mengakui, salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga anggaran belanja daerah harus mengalami refocusing untuk penanganan pandemi tersebut.
Refocusing anggaran tersebut digunakan antara lain untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi masyarakat dan penyediaan jaring pengaman sosial masyarakat terdampak COVID-19.
Selain kendala tersebut, kendala lain yang dihadapi adalah kegiatan-kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang sifat kegiatannya dalam bentuk sosialisasi atau kegiatan yang mengumpulkan peserta dalam jumlah banyak. Kegiatan itu tidak bisa lagi dilakukan selama pandemi COVID-19 karena pemerintah melarang kegiatan bersifat kerumunan warga karena untuk mencegah penularan.
Begitu pula dengan pelaksanaan tender barang maupun jasa harus dilakukan reviewe terlebih dahulu oleh UKPBJ dan APIP.
"Rincian Anggaran Biaya (RAB) juga harus direvisi untuk menyesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 yang mensyaratkan penerapan sistem managemen keselamatan kerja (SMKK), dalam pekerjaan konstruksi," terangnya.
Oleh sebab itu untuk memaksimalkan target serapan APBD, Pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) perencanaan pelaksanaan pembangunan triwulan II tahun anggaran 2020. Rapat ini untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah yang diikuti oleh seluruh SOPD di lingkup pemerintah kabupaten setempat.
Baca juga: Lamandau mulai normal, tersisa tiga desa tergenang
Baca juga: Pasca banjir, Pemkab Lamandau lakukan pemetaan infrastruktur
Berita Terkait
Perbaikan bangunan SDN 1 Petuk Katimpun masuk prioritas APBD Perubahan
Senin, 22 April 2024 22:20 Wib
Inspektorat tingkatkan pengawasan PAD cegah potensi penyelewengan
Senin, 22 April 2024 19:38 Wib
Berikut penjelasan turunnya target PAD Gunung Mas 2023
Senin, 22 April 2024 15:59 Wib
Berikut capaian realisasi APBD Gunung Mas 2023
Selasa, 16 April 2024 16:53 Wib
DJPb Kalteng: Dukungan pusat optimal dalam pendanaan pemda
Sabtu, 30 Maret 2024 9:55 Wib
Anggota DPRD Barito Utara konsultasi RAPBD 2024 ke Kemendagri
Jumat, 8 Maret 2024 6:28 Wib
PJ Bupati Barut: Tidak semua usulan diakomodir dalam APBD
Rabu, 28 Februari 2024 7:14 Wib
Kepala OPD di Barut diminta berperan aktif mencari peluang sumber pembiayaan
Selasa, 27 Februari 2024 9:36 Wib