Bawaslu ingatkan kepala daerah calon pilkada jangan gunakan fasilitas negara

id Kalimantan Tengah, Kalteng, Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, Pilkada Kalteng, Pilkada 2020, calon gubernur kalteng, calon di pilkada kalteng

Bawaslu ingatkan kepala daerah calon pilkada jangan gunakan fasilitas negara

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi (ANTARA/Rendhik Andika)

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Satriadi mengingatkan seluruh kepala daerah, yang telah ditetapkan menjadi calon di Pilkada  2020, tidak lagi menggunakan fasilitas negara mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Sesuai ketentuan memang per 26 September hingga 5 Desember 2020, seluruh kepala daerah yang maju atau mencalon di Pilkada wajib mengajukan cuti untuk mengikuti masa kampanye, kata Satriadi saat dihubungi di Palangka Raya, Jumat.

"Jadi, Kepala Daerah tersebut sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas negara, baik itu mobil dinas, dan lainnya. Termasuk tidak bisa lagi tinggal di rumah jabatan sampai 5 Desember 2020," tambahnya.

Dalam pilkada Kalteng   2020, ada tiga kepala daerah yang menjadi calon dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga kepala daerah tersebut yakni, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang kembali maju sebagai calon Gubernur, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo menjadi calon Wakil Gubernur mendampingi Sugianto Sabran, dan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat menjadi calon Gubernur Kalteng berpasangan dengan Ujang Iskandar.

Satriadi mengatakan undang-undang  Nomor 10  Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah gubernur, bupati dan walikota pada pasal 70 ayat 3 menyatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan.

Baca juga: KPU Kalteng tetapkan nomor urut 1 Ben-Ujang dan Sugianto-Edy nomor 2

Pertama, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara dan ketiga pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Artinya selama cuti atau masa kampanye yang bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun. Harus melepaskan tanggungan negara sebagai kepala daerah," kata dia.

Ketua Bawaslu itu mengatakan dalam Peraturan KPU  Nomor 18  Tahun 2019 atas perubahan perubahan kedua PKPU  Nomor 3  Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota pada pasal 4 ayat 1 huruf r menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye yang mencalonkan diri di daerah yang sama.

"Jadi, kami mengingatkan dan meminta aturan itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Kepala Daerah yang telah ditetapkan menjadi calon di Pilkada tahun 2020," demikian Satriadi.

Baca juga: KPU tetapkan pilkada Kalteng diikuti dua pasangan calon

Baca juga: KPU tetapkan DPS Pilkada Kalteng sebanyak 1.682.723 orang

Baca juga: Bawaslu Kalteng sebut adu keunggulan adalah muara pilkada damai

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar