Jakarta (ANTARA) - Kementerian teknologi India meminta WhatsApp menarik perubahan kebijakan privasinya, yang diumumkan platform perpesanan tersebut pada awal bulan ini.
"Perubahan yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran besar mengenai implikasi bagi pilihan dan otonomi warga India," tulis Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India dalam email kepada bos WhatsApp Will Catchcart tertanggal 18 Januari, dikutip dari Reuters, Rabu.
"Oleh karena itu, Anda diminta untuk menarik perubahan yang diusulkan," ujar Kementerian India.
Baca juga: Aplikasi Signal terus tumbuh di tengah kontroversi WhatsApp
WhatsApp mengatakan sedang berupaya untuk mengatasi informasi yang salah dan tetap bersedia untuk menjawab pertanyaan apa pun.
"Kami ingin menegaskan bahwa pembaruan ini tidak memperluas kemampuan kami untuk berbagi data dengan Facebook," kata WhatsApp.
Facebook, yang berbasis di California, tahun lalu menginvestasikan 5,7 miliar dolar AS ke unit digital perusahaan multinasional yang bermarkas di Mumbai, Reliance, dengan harapan menarik puluhan juta pemilik toko tradisional untuk menggunakan pembayaran digital melalui WhatsApp.
Dengan 400 juta pengguna di India, WhatsApp memiliki rencana besar untuk mengembangkan ruang pembayaran digital negara itu, termasuk menjual asuransi kesehatan melalui mitra.
Namun rencana tersebut bisa saja terpengaruh jika pengguna India beralih ke platform perpesanan saingan, seperti Signal dan Telegram, yang mengalami lonjakan unduhan setelah WhatsApp pada 4 Januari mengatakan akan berbagi sejumlah data pengguna dengan Facebook.
Berita Terkait
Pemkab Bartim perkuat integrasi kebijakan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak
Rabu, 6 November 2024 16:10 Wib
Pemkab Barut sosialisasikan kebijakan pelaksanaan PUG hingga PPRG
Jumat, 1 November 2024 7:46 Wib
Kemenkumham Kalteng-BSK Hukum dan HAM RI diskusikan strategi kebijakan hukum
Jumat, 18 Oktober 2024 5:49 Wib
Anggota DPRD Murung Raya apresiasi kebijakan Dewan Adat Dayak soal netralitas politik
Rabu, 16 Oktober 2024 17:33 Wib
DPRD Murung Raya dorong kebijakan pendukung untuk petani kakao
Sabtu, 12 Oktober 2024 12:51 Wib