Pemprov berkomitmen Kalteng bebas kabut asap 2021

id Pemprov kalteng, bebas kabut asap karhutla 2021, kalimantan tengah, karhutla, palangka raya, gubernur sugianto sabran

Pemprov berkomitmen Kalteng bebas kabut asap 2021

Foto Dokumentasi - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo (ketiga kiri) mengecek sarpras penanganan karhutla yang ada di Mapolda setempat, Sabtu, (4/7/2020). (ANTARA/Adi Wibowo)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berkomitmen agar pada 2021 ini bebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kami terus berusaha secara maksimal, untuk mewujudkan Kalteng bebas kabut asap akibat karhutla," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Rabu.

Untuk itu melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, pihaknya juga terus memperkuat sinergi bersama instansi terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota untuk mengintensifkan upaya pencegahan sejak dini.

Pelaksana Tugas Kepala BPBPK Kalteng Darliansjah menambahkan, seperti yang telah ditegaskan gubernur, pihaknya tetap berkomitmen agar Kalteng bebas kabut asap akibat karhutla.

"Untuk itu kami harus memastikan kesiapan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalteng, mulai dari personel yang bertugas, peralatan penunjang, serta anggaran yang memadai," jelasnya.

Darli menjelaskan, dengan pengalaman yang dimiliki selama ini dalam upaya penanggulangan bencana, salah satu yang harus dilakukan kedepannya yakni penetapan siaga darurat tepat waktu.

"Dalam rangka mengnyinergikan seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan dalam upaya pencegahan sejak dini. Ini sudah kami lakukan pada 2020 dan semua berjalan dengan baik," tambahnya.

Adapun berbagai langkah strategis dan konkrit pengendalian karhutla di Kalteng, diantaranya pemkab dan pemkot membentuk satgas pencegahan karhutla hingga tingkat kelurahan dan desa.

Satgas pencegahan karhutla kabupaten dan kota memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi, diseminasi, pelatihan maupun patroli bersama, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sementara itu saat dilaksanakannya rapat koordinasi terkait pencegahan karhutla bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan disampaikan dalam rangka kesiapan menghadapi ancaman karhutla, yaitu aktivasi pos komando satgas penanganan darurat bencana.

Selanjutnya selain kesiapan personel, peralatan maupun anggaran, juga permohonan dukungan water bombing dan teknologi modifikasi cuaca ke BNPB.