Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas meminta Rencana Kerja Perangkat Daerah setempat tahun 2022 yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
"Ini sebagai upaya peningkatan kegiatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Bartim," kata Ampera usai memimpin Musrenbang Kabupaten Bartim tahun 2021 di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, semua perangkat daerah Bartim dalam membuat rancangan RKPD yang di dalamnya memuat substansi berbagai kebijakan, program yang diusulkan pada belanja APBD Kabupaten Bartim 2022.
Sedangkan APBD 2022 merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui penyelarasan usulan program dari hasil musrenbang tingkat desa dan kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
"RKPD yang disusun juga hendaknya menghasilkan program yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan Pemprov Kalteng dan nasional," kata Ampera.
Dikatakan, penyelarasan pembangunan diatur Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.
Bupati Bartim itu mengatakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran ada tiga yakni masyarakat, pemerintah, dan swasta. Diperlukan aspirasi dari pemangku kepentingan tersebut sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan.
"Program prioritas itu berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bartim tahun 2022," kata Ampera.
Baca juga: Wujudkan pemerataan pembangunan, Bupati Bartim tinjau wilayah pelosok
Sebagai bentuk korelasi antara substansi RKPD dengan kerangka pendanaan dalam RKPD, maka dukungan partisipasi sumber daya masyarakat dan sumber pendanaan lainnya, merupakan elemen penting yang harus diupayakan agar mendukung pembiayaan pembangunan, di samping pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bartim.
"Musrenbang ini merupakan pelaksanaan proses sinkronisasi program dan pendanaan dengan harapan bisa terbangun struktur perencanaan penganggaran yang mampu merealisasikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bartim," kata Ampera.
Orang nomor satu di Pemkab Bartim itu menambahkan, mengingat keterbatasan dana pembangunan daerah maka rencana program dan kegiatan pembangunan daerah untuk tahun 2022 yang akan dibahas dan dirumuskan.
"Langkah itu perlu dilakukan agar dipilih dan dipilah menurut skala prioritas. Kemudian dikelompokkan berdasarkan sumber pembiayaan, baik APBD Kabupaten, Pemprov Kalteng, APBN, DAK, swadaya masyarakat dan dunia usaha swasta," demikian Ampera.
Acara Musrenbang Kabupaten Bartim tahun 2021 dilaksanakan secara virtual melalui video konferensi yang diikuti seluruh pejabat daerah, camat serta pejabat dari Bappeda Pemprov Kalteng.
Baca juga: DPRD Bartim dukung PPKM skala mikro
Baca juga: Cegah COVID-19, PPKM di dua kecamatan di Bartim diperketat
