Pemkab Mura tetap prioritaskan percepatan pembangunan pedesaan

Puruk Cahu (ANTARA) - Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Perdie M Yoseph mengatakan, percepatan pembangunan di pedesaan masih tetap menjadi prioritas pemerintah kabupaten setempat.

"Upaya percepatan pembangunan di tingkat pedesaan, untuk memberantas keterisolasian, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan," katanya di Puruk Cahu, Selasa.

Hal itu ia sampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara virtual. Adapun untuk penguatan pedesaan akan dikembangkan objek wisata alam dan budaya.

Selain itu pembangunan infrastruktur hulu ke hilir maupun sarana dan prasarana juga akan ditingkatkan, serta menciptakan rasa aman.

Oleh karena itu, perencanaan yang bersifat partisifatif tentunya sangat ditekankan dalam musrenbang, sebagai konsep pembangunan yang merupakan produk hasil kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

"Dalam pelaksanaannya, diperlukan keserasian, kepahaman, sinkronisasi dan sinergitas," ucapnya.

Hingga pada akhirnya pelaksanaan pembangunan yang sangat strategis terhadap penguatan perekonomian dan pendapatan daerah ini bisa berjalan secara optimal.

Selain itu Perdie M Yoseph juga menyampaikan, tema musrenbang kabupaten tahun anggaran 2022 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Murung Raya 2018-2023 mendatang.

"Tema pembangunan sesuai RPJMD, yakni penguatan daya saing daerah dan pengembangan pedesaan didukung penguatan manajemen sumber daya aparatur," jelas bupati.

Menurut dia, dalam proyeksi belanja RAPBD Murung Raya tahun anggaran 2022 sesuai rancangan awal RKPD sebesar Rp1,2 triliun dengan target pertumbuhan PDRB sebesar tiga persen.

Kemudian untuk laju inflasi 2,81 persen, angka kemiskinan 4,31 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,13 persen, gini ratio 0,28 persen dan indeks pembangunan manusia sebesar 68 persen.

Dikatakannya, supaya target-target indikator tersebut bisa tercapai, maka diperlukan upaya dan kerja keras semua pihak, mengingat saat ini terjadi perubahan struktur ekonomi secara nasional yang diakibatkan pandemi COVID-19.

"Tentu saja, hal ini perlu dukungan pemangku kepentingan melalui sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan pembangunan," kata Perdie.