Pemprov diminta memprioritaskan pendidikan dan kesehatan di tahun 2021

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing kembali mengingatkan dan meminta pemerintah provinsi, agar sektor pendidikan dan kesehatan menjadi
prioritas utama dalam program maupun kebijakan di tahun anggaran 2021.

Permintaan tersebut karena peran pendidikan dan kesehatan sekarang ini semakin penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta sehat, kata Duwel di Palangka Raya, kemarin.

"Kami melihat pelayanan maupun fasilitas pendidikan maupun kesehatan belum merata hingga ke tingkat desa, khususnya di pelosok-pelosok provinsi ini," ucapnya.

Selain itu, lanjut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas itu,  Pendidikan dan Kesehatan yang layak merupakan hak masyarakat dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, serta diatur dalam Undang-undang.

"Jadi, sektor pendidikan dan kesehatan harus benar-benar menjadi prioritas utama, termasuk dari segi implementasinya," tambah dia.

Menurut mantan Bupati Katingan dua periode itu, sektor pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan mampu bersaing secara global.

Baca juga: Legislator Kalteng sebut masih ada embung belum difungsikan

Dia mengatakan tanpa mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, SDM di Kalteng akan kesulitan untuk bersaing secara global. Sebab, karena dua sektor tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung serta menempa SDM berkualitas dibidangnya masing-masing.

"Pendidikan dan kesehatan merupakan prospek jangka panjang pemerintah dalam mendukung pengembangan SDM Kalteng," kata Duwel.

Dia menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kalteng nantinya akan memasukkan sektor pendidikan dan kesehatan ke dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran(TA) 2020, agar menjadi bahan evaluasi Pemprov dalam penyelenggaraan pemerintah tahun 2021 dan tahun berikutnya.

"Saya telah menyampaikan banyak hal yang harus menjadi catatan pemerintah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi, permasalahan pendidikan dan kesehatan akan kami masukan dalam rekomendasi LKPj agar menjadi bahan evaluasi kedepannya," demikian Duwel.

Baca juga: Rambu-rambu lalu lintas di trans Kalimantan perlu diperbanyak

Baca juga: DPRD Kalteng minta masyarakat tak tergoda gunakan surat rapid tes palsu