Sampit (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berharap sinergitas antar satuan organisasi perangkat daerah bisa lebih kuat sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Apalagi situasi dampak pandemi COVID-19 ini ekonomi cukup sulit. Kita harus sama-sama bekerja keras dengan tujuan yang sama. Hilangkan ego sektoral. Jangan melihat cuma Bapenda, tetapi ini kewajiban kita semua," kata Kepala Bapenda Kotawaringin Timur Marjuki di Sampit, Rabu.
Marjuki mengatakan, pandemi yang terjadi sudah lebih dari satu tahun ini sangat berdampak terhadap perekonomian. Hal itu jelas berdampak pula terhadap capaian PAD karena berkaitan dengan omzet dan kemampuan pelaku usaha.
Target PAD Kotawaringin Timur tahun 2021 ini sebesar Rp276 miliar, namun saat ini realisasinya baru sekitar 42 persen. Kontribusi PAD terhadap APBD selama ini juga hanya berkisar 12 sampai 14 persen.
Marjuki mengakui pemasukan PAD yakni pajak daerah dan retribusi daerah menurun drastis. Padahal sudah seharusnya daerah tidak lagi terlalu bergantung dari dana transfer pemerintah pusat agar daerah lebih mandiri.
Melihat kondisi saat ini, menurutnya, wajar saja jika ada yang pesimis, namun yang dilakukan seharusnya adalah tetap optimis. Jika sinergitas semakin kuat dengan mengelola keberagaman potensi yang ada, Marjuki yakin PAD Kotawaringin Timur bisa ditingkatkan.
Menurutnya, potensi PAD Kotawaringin Timur masih cukup besar, baik dari sisi pajak daerah maupun retribusi daerah. Jika PAD bisa digali optimal, Marjuki yakin APBD Kotawaringin Timur bisa tembus di atas Rp2,5 triliun.
Baca juga: Generasi muda Kotim didorong meningkatkan daya saing tanpa melupakan takwa
Untuk meningkatkan PAD, kerja sama dengan pihak swasta bisa menjadi solusi. Selanjutnya masing-masing SOPD bisa menjajaki potensi sesuai bidang masing-masing.
Bapenda sendiri juga terus menjajaki kerja sama dengan swasta, khususnya perkebunan kelapa sawit. Hasilnya cukup menggembirakan dan diharapkan akan terus meningkat.
"Dari 29 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki pembangkit di atas 200 kWh, sudah ada 12 yang siap bekerjasama membayar pajak. Kami berharap ini akan terus meningkat," ujar Marjuki.
Dia berharap langkah serupa juga bisa dilakukan SOPD lainnya karena banyak bidang yang bisa dijadikan sumber kerja sama seperti bidang peternakan, pengelolaan limbah dan lainnya.
Baca juga: DPRD Kotim sebut operasional Tersus dan TUKS berisiko tinggi
