Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah melibatkan lebih banyak masyarakat adat dalam proses pembangunan bangsa, termasuk pembangunan sumber daya manusia.
"Proses pembangunan selama ini sangat sedikit melibatkan masyarakat adat kita, bahkan mungkin saja mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama pembangunan sumber daya manusianya," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.
Sejarah masyarakat adat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat adat, lanjutnya, eksistensi Indonesia sebagai bangsa tidak bisa kokoh dan bangsa ini bisa terpecah belah dari gempuran masyarakat global yang dahsyat.
Peran masyarakat adat dalam pembangunan belum sebanding dengan kontribusi yang telah mereka berikan selama ini untuk kemajuan bangsa Indonesia, ucapnya menambahkan.
"Sayangnya peran penting masyarakat adat ini belum sebanding dengan kontribusinya yang selama ini memelihara dan menjaga kebangsaan kita, menjaga alam kita dan kultur kita," katanya menjelaskan.
Muhaimin menyambut baik inisiatif Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA), yang sudah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun selalu kandas di tengah jalan.
"Kami akan berusaha keras lagi. Kami bagi tugas mengkonsolidasi dan mengetahui secara persis permasalahan yang menyebabkan RUU MA mendapatkan penolakan (di DPR)," tutur Muhaimin.
Sementara itu, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengeluhkan kontribusi masyarakat adat yang tidak pernah diperhitungkan meski sudah diakui dan dijamin oleh UUD 1945.
"UU yang lahir sejak negara ini berdiri, ada 30-an peraturan UU saat ini bersifat sektoral, justru digunakan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat," kata Rukka.
Rukka mengatakan perampasan wilayah adat terus terjadi dan mayoritas dilakukan dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, bahkan adu domba di antara masyarakat adat.
"Yang terjadi banyak pemiskinan masyarakat adat dan stateless karena mereka tidak punya NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak punya KTP," ungkap Rukka.
Bahkan pada Pemilu 2019, Rukka mengatakan ada sekitar 2 juta masyarakat adat yang seharusnya wajib memilih, namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP.
"Bagi masyarakat adat, nyoblos (ikut Pemilu) itu masih menjadi impian yang paling didambakan," ujarnya.
Berita Terkait
Sebanyak 50 peserta ramaikan karnaval Paskah Nasional di Palangka Raya
Jumat, 26 April 2024 22:12 Wib
Ketua DPRD ingatkan warga Palangka Raya waspadai pencurian ban mobil
Kamis, 25 April 2024 17:47 Wib
Aparat diminta usut tuntas kasus dugaan penipuan batalnya konser musik
Kamis, 25 April 2024 17:40 Wib
Ketua PSSI sebut perpanjangan kontrak STY sesuai peta jalan timnas
Kamis, 25 April 2024 16:47 Wib
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho ke Dewas KPK
Rabu, 24 April 2024 20:02 Wib
Tingkatkan sinergitas guna mengejar target penurunan stunting
Rabu, 24 April 2024 16:01 Wib
Masyarakat diminta manfaatkan pelatihan berbasis kompetensi di BLK
Rabu, 24 April 2024 7:33 Wib
Ketua DPRD Barut apresiasi DKPP bagikan bibit tanaman
Rabu, 24 April 2024 6:35 Wib