Airlangga beri arahan agar PON tak jadi klaster COVID

id Airlangga,PON Papua,klaster COVID,Airlangga beri arahan agar PON tak jadi klaster COVID

Airlangga beri arahan agar PON tak jadi klaster COVID

Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, saat meninjau kesiapan fasilitas PON XX Papua. ANTARA/HO-dokumentasi KPC-PEN/pri.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto memberikan arahan terkait protokol kesehatan kepada pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Superbike agar tidak menjadi klaster COVID-19 baru.

Indonesia dalam waktu dekat akan menggelar dua ajang besar, yaitu PON XX di Papua dan World Superbike di Mandalika, Lombok.

"Untuk PON di Papua, jumlah vaksinasi di kabupaten dan kota penyelenggara akan didorong untuk mendekati angka 70 persen," tutur Airlangga melalui keterangan resminya, Selasa.

Sejauh ini, vaksinasi dosis pertama di empat klaster PON yaitu Kabupaten dan Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika sudah 56 persen, dan dosis kedua mencapai 35 persen.

Tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Wushu Indonesia ini mengatakan, untuk jumlah penonton di lokasi arena PON hanya dibolehkan maksimal 25 persen dari total kapasitas. Masyarakat yang boleh menonton juga dibatasi hanya bagi mereka yang sudah menerima vaksin dosis satu atau kedua.

Secara statistik, total ada 44 arena bertaraf internasional yang digunakan untuk memfasilitasi kompetisi bagi 37 cabang olahraga, 56 disiplin, dan 681 pertandingan.

Sebanyak 2.239 medali akan diperebutkan oleh 7.199 atlet yang berlaga. PON Papua juga akan diramaikan oleh kedatangan 3.580 ofisial, 60 delegasi teknis, 1.147 wasit nasional dan 30 wasit luar negeri, serta 53 panitia pelaksana.

Sementara untuk Superbike di Mandalika pada November, Airlangga memaparkan tingkat vaksinasi pada lima kabupaten dan kota di Lombok baru mencapai 33,27 persen untuk dosis pertama, dan 16,74 persen bagi dosis kedua.

"Untuk itu Lombok vaksinasinya harus dipercepat. Terkait jumlah penonton, Pak Presiden minta pada bulan Oktober diputuskan jumlah penonton yang bisa menyaksikan," katanya menambahkan.

Selain dua agenda besar itu, kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 yang tengah berlangsung tetap dilaksanakan tanpa penonton.