Jakarta (ANTARA) - Institut Keuangan Internasional (The Institute of International Finance/IIF)) menganugerahi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan penghargaan Distinguished Leadership and Service Award atau Penghargaan Kepemimpinan dan Layanan pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington, Amerika Serikat, pada 11 Oktober 2021.
"Ini merupakan penghargaan bergengsi dari asosiasi global industri keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara, termasuk Indonesia," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa secara konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan dengan kepemimpinannya.
Penganugerahan oleh lembaga internasional itu menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani sebagai seorang pemimpin dan sebagai figur publik telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tetapi juga dunia.
Penghargaan, kata dia, menjadi kebanggaan Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani.
Dalam pertemuan tahunan IIF yang merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF-World Bank Tahun 2021 tersebut, Sri Mulyani juga diminta untuk menjadi panelis pada sesi Pembuat Kebijakan Asia bertajuk “Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Stabilitas Keuangan dalam Tantangan Ketimpangan, Dekarbonisasi, Digitalisasi, serta Utang Publik”.
Pada sesi panel, Sri Mulyani membahas berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Indonesia sejak pandemi, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan pajak karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini.
Sejak awal pandemi, tujuan utama Pemerintah Indonesia adalah fokus kepada upaya melindungi kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan.
"Respons Pemerintah Indonesia konsisten difokuskan pada tiga aspek, yaitu intervensi kesehatan, perlengkapan keselamatan dan pemulihan, serta agenda reformasi struktural yang berkelanjutan," kata Menkeu Sri Mulyani.
Dengan demikian, lanjut dia, dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemi terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan.
