Perbaikan sekolah rusak di Kotim gandeng perusahaan

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, akan menggandeng perusahaan besar untuk membantu perbaikan sarana pendidikan di daerah ini.

"Dana daerah kan terbatas, makanya kami akan meminta bantuan perusahaan melalui program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) untuk membantu perbaikan sekolah, rumah dinas guru dan sarana lainnya," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin.

Hal itu disampaikan Halikinnor menanggapi adanya bangunan Sekolah Dasar yang ambruk di Kecamatan Seranau. Dia tidak menampik kabar tersebut dan sudah memerintahkan Dinas Pendidikan menindaklanjuti masalah itu.

Dia menyebutkan, saat ini ada sejumlah fasilitas pendidikan yang rusak. Keterbatasan dana yang dimiliki membuat pemerintah daerah belum mampu menangani semua kerusakan tersebut karena perbaikan setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Pendidikan sedang menginventarisasi fasilitas pendidikan yang rusak, seperti bangunan sekolah dan rumah dinas guru. Pendataan dilakukan terhadap fasilitas pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selanjutnya akan dipetakan kondisi dan sebaran fasilitas pendidikan yang rusak dan perlu segera diperbaiki. Untuk fasilitas pendidikan yang berada dekat perusahaan, diharapkan dibantu penanganannya oleh perusahaan.

Baca juga: Tiga ketua DPRD bertemu di Sampit

Nantinya akan dipilah mana perbaikan yang akan didanai pemerintah dan mana yang bisa dibantu pendanaannya oleh perusahaan. Halikinnor yakin perusahaan akan membantu karena mereka mempunyai kewajiban melalui CSR.

"Saya sudah berbicara dengan GPPI (Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia) dan mereka menyatakan siap membantu. Makanya saya perlu data itu. Harus valid supaya tidak sampai ada yang terlewat untuk diperbaiki," demikian Halikinnor.

Halikinnor menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dia bahkan sering turun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selama pandemi COVID-19 terjadi sejak Maret 2020 lalu, anggaran untuk pembangunan banyak dipangkas karena dialihkan untuk penanganan COVID-19. Namun Halikinnor meyakinkan bahwa pihaknya tetap berupaya keras agar pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan tetap berjalan, tentu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: PKK dioptimalkan bantu tekan angka stunting di Kotim