Farid Yusran: Pembahasan APBD 2022 difokuskan pada November

Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Farid Yusran mengatakan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 mendatang akan difokuskan pada November ini.

"Hal itu sesuai hasil rapat Badan Musyawarah yang kami laksanakan pada hari ini," katanya usai memimpin rapat tersebut di Buntok, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Banmus, pembahasan APBD Barito Selatan 2022 mendatang akan dirampungkan dalam November ini. Pihaknya berharap, pembahasan tidak terkendala dan bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan tersebut.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu menjelaskan, selain merampungkan pembahasan APBD 2022, pada November ini pihaknya juga akan menjadwalkan kegiatan lainnya.

"Selain merampungkan pembahasan APBD 2022, kami juga menjadwalkan kegiatan intern dewan dan beberapa kegiatan lainnya yang sudah disusun serta disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan," tambahnya.

Ia berharap, kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan itu berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama tersebut.

Disamping itu Farid Yusran juga menyampaikan, pihaknya pada Oktober 2021 lalu telah membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022.

"Kami meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucapnya.

Menurut dia, penghitungan lebih cermat terkait PAD ini sangat penting dilakukan supaya kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2022 mendatang bisa sehat dan tetap stabil.

"Karena dengan kondisi anggaran yang sehat, dan stabil, maka tidak akan menimbulkan terjadinya defisit pada anggaran 2022 mendatang," tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar perhitungan mengenai hal ini supaya dilakukan secermat mungkin, supaya pada anggaran 2022 mendatang bisa sehat dan stabil, serta tidak terjadi defisit anggaran.

"Kami meminta agar jangan sampai perhitungan yang dilakukan di luar proyeksi, misalnya target Rp100 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp50 miliar. Berartikan Rp50 miliar lagi duitnya tidak ada, padahal sudah dijadikan proyek, berarti itu terjadi gagal bayar," terangnya.

Selain PAD lanjut dia, yang perlu harus dihitung dengan cermat dan lebih rinci lagi yakni mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan itu dilakukan supaya kejadian seperti tahun sebelumnya tidak terulang.

Karena pada tahun sebelumnya, jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

"Kami meminta terkait SILPA ini supaya dihitung lebih cermat dan rinci lagi, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali pada anggaran 2022 mendatang," pinta Farid Yusran.