Ketua DPRD dorong Pemkot Palangka Raya ciptakan pemerintahan yang baik

Palangka Raya (ANTARA) - Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional pada 9 Desember 2021, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit K Yunianto mendorong pemerintah kota setempat untuk terus menciptakan "good governance" atau pemerintahan yang baik, sehingga tidak akan tercipta kolusi, korupsi, serta nepotisme.

"Saya hanya mengingatkan kepada para pelaksana anggaran dan pengambil kebijakan di pemkot, agar lebih bijaksana dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas," kata Sigit di Palangka Raya, Kamis.

Dia menuturkan, momen Hari Anti Korupsi diharapkan bisa meningkatkan kepada para seluruh elemen di pemerintah setempat dari segala tingkatan agar bisa melaksanakan aturan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Pentingnya menjaga integritas diri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dari korupsi adalah salah satu cara untuk mewujudkan "good governance".

Baca juga: Dukung Anti Korupsi Sedunia, BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun ajak masyarakat perangi korupsi

Selain itu, konsep pemerintahan yang baik dan bersih seperti itu, tentunya sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal itu merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.

"Tanpa konsep 'good governance' maka pembangunan kita akan salah arah. Pada prinsipnya dasar karakteristik yang terdapat di dalam 'good governance' tersebut, bila benar-benar diterapkan maka akan dapat mewujudkan pemerintahan bagus," katanya.

Lebih lanjut, menurut Sigit, apabila telah tercipta pemerintahan yang baik maka dengan sendirinya pula tindakan korupsi yang selama ini diduga masih ada dilakukan oleh oknum pejabat publik dan orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan, tentunya mampu dicegah semaksimal mungkin.

"Kalau pola pikir dari para pelaksana pemerintahan harus diarahkan agar bisa menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Yang paling utama adalah jaga integritas diri agar terhindar dari yang namanya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat setempat," demikian Sigit.

Baca juga: Pemkot Palangka Raya diingatkan jangan kendur tegakkan protokol kesehatan