Sampit (ANTARA) - Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah membahas program pengembangan Bandara Haji Asan Sampit berakhir dengan kekecewaan para legislator karena tanpa ada kesimpulan.
"Hari ini tidak ada kesimpulan rapat karena Bagian Pemerintahan, (pimpinan) BPKAD dan BPN tidak ada yang hadir sehingga tidak ada yang bisa menjelaskan. Rapat akan kita agendakan lagi," kata Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikan Kurniawan saat bersama Wakil Ketua II DPRD Hairis Salamad memimpin rapat dengar pendapat Komisi IV yang juga dihadiri anggota Komisi I. Hadir pula dalam rapat tersebut Kepala Bandara Haji Asan Sampit Daverius Ma'arang, Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur Johny Tangkere, Pelaksana Tugas Kepala Bapelitbangda Rafiq Riswandi dan lainnya.
Sayangnya rapat ini tanpa kehadiran Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala ATR/BPN Kotawaringin Timur dan Kepala BKAD setempat. Padahal kehadiran para pimpinan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjelaskan perkembangan rencana pengembangan Bandara Haji Asan serta membuat keputusan terhadap opsi yang ditawarkan untuk penyelesaian pengembangan itu.
Dijelaskan pihak eksekutif, bantuan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, khususnya pembebasan lahan pada 2021 ini digelontorkan anggaran sekitar Rp4 miliar, sedangkan pada 2022 nanti dialokasikan Rp4,5 miliar.
Untuk membebaskan sekitar lima hektare lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara tersebut, diperkirakan memerlukan total anggaran sekitar Rp17,5 miliar. Namun munculnya informasi besaran anggaran pada 2022 nanti yakni sebesar Rp4,5 miliar itu pun membuat kaget anggota dewan setempat.
"Saat pembahasan APBD 2022 dan kemudian diketok (ditetapkan), saat hanya disepakati sekitar Rp3 miliar, tapi kok sekarang menjadi Rp4,5 miliar? Dari mana tambahan Rp1,5 miliar itu? Makanya kami ingin minta penjelasan, sejauh mana realisasi ganti rugi lahan pada 2021 ini dan seperti apa perencanaannya untuk 2022 nanti," kata anggota Komisi, Khozaini.
Baca juga: DPRD Kotim soroti terulangnya insiden tongkang serempet lanting warga
Sayangnya semua pertanyaan tidak tidak terjawab secara jelas. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala ATR/BPN tidak hadir dalam rapat ini, sementara Kepala BKAD hanya mengirim perwakilannya yang kemudian belum bisa memberi penjelasan karena belum diberi data, serta tidak berani membuat keputusan dengan alasan tidak memiliki kewenangan.
Kepala Bandara Haji Asan Sampit Daverius Ma'arang mengaku juga tidak mengetahui secara rinci karena hal itu ranah pemerintah daerah selalu pemberi bantuan. Pihaknya hanya selalu penerima bantuan untuk pengembangan bandara tersebut.
"Kami tidak ada menerima sepeser pun karena semuanya memang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana perkembangan teknisnya, kami juga belum tahu," jelas Daverius.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Kotawaringin Timur Rafiq Riswandi juga mengaku belum mengetahui persis perkembangan ganti rugi lahan tersebut karena hal itu bukan kewenangan pihaknya.
"Mungkin bisa saja alokasi 2022 itu sesuai yang disepakati yaitu sekitar Rp3 miliar, tapi ditambah sehingga menjadi Rp4,5 miliar dengan pergeseran dari pos anggaran lain karena keseriusan pemerintah terhadap program itu. Tapi itu perkiraan saya saja. Saya tidak tahu persisnya karena bukan kewenangan kami," kata Rafiq.
Menanggapi itu, sebagian legislator tampak kecewa. Atas kesepakatan para wakil rakyat itu, rapat akan diagendakan kembali dengan mengundang para pejabat yang memiliki kewenangan terkait masalah tersebut.
Baca juga: Kadin Kotim bantu optimalkan vaksinasi COVID-19 di kawasan pelosok
Baca juga: AMPI Kotim bantu UMKM dukung percepatan pemulihan ekonomi
Baca juga: Imigrasi Sampit dukung modernisasi sistem pengawasan Keimigrasian
