Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menonaktifkan status 622.986 warga miskin sebagai peserta BPJS .
LaNyalla dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis mengatakan masyarakat masih banyak yang mengandalkan atau bergantung pada BPJS gratis atau PBI.
"Sangat disayangkan penonaktifan BPJS bagi warga miskin tersebut. Hal itu akan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Terlebih kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya bebas dari keterpurukan ekonomi," ujarnya.
Dia menjelaskan BPJS sangat membantu warga miskin. Sebab, sebagian besar warga tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk membayar layanan kesehatan.
"Penonaktifan kepesertaan BPJS tentu saja kurang bijak. Apalagi keputusan pemerintah dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu. Harusnya ada sosialisasi kepada masyarakat miskin, BPJS merupakan satu-satunya harapan mereka ketika sakit," ucapnya.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut, LaNyalla meminta Pemprov Jatim menyiapkan solusi jangka pendek bagi masyarakat miskin yang sedang menjalani perawatan kesehatan.
"Harus dipikirkan oleh Pemprov, masyarakat miskin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Supaya mereka tidak bingung membayar biaya layanan kesehatan. Jangan sampai menambah beban bagi mereka," tambahnya.
Selanjutnya, menurut dia perlu dicarikan juga solusi jangka menengah. LaNyalla menyarankan adanya pengalihan ke pembiayaan BPJS Kesehatan PBPU/BP (pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja) yang dibiayai kabupaten/kota atau PBI JK (penerima bantuan iuran jaminan kesehatan) dari APBN.
"Sebaiknya dianggarkan tersendiri dari APBD Jatim untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin atau tidak mampu," ujar dia.
Berita Terkait
Jadikan Paskah Nasional sebagai era kebangkitan Kristen berkontribusi bagi bangsa
Jumat, 26 April 2024 16:15 Wib
Teras Narang: Kerja sama RI-RRT kembangkan pertanian di Kalteng patut diapresiasi
Rabu, 24 April 2024 14:22 Wib
"Saya sudah tidak bisa maju jadi calon Gubernur Kalteng," kata Teras Narang
Rabu, 17 April 2024 14:11 Wib
Berumur 185 tahun, GKE harus terus berkembang dan bertransformasi
Sabtu, 13 April 2024 14:26 Wib
Masyarakat Kalimantan harus lebih cerdas hadapi persaingan IKN, kata Teras Narang
Minggu, 7 April 2024 15:52 Wib
Akui cukup rumit, UU terkait pengelolaan lingkungan harus dirancang secara baik
Selasa, 2 April 2024 18:23 Wib
Diperlukan langkah taktis dan strategis atasi kenaikan harga beras maupun inflasi
Selasa, 2 April 2024 15:44 Wib
REI Kalteng sampaikan sejumlah usulan akselerasi pengembangan bisnis properti di Palangka Raya
Minggu, 31 Maret 2024 17:08 Wib