Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menilai bahwa berbagai pangkal masalah kenaikan harga beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, merupakan siklus sekaligus pekerjaan lumrah bagi pemerintahan.
Sekarang ini tinggal bagaimana ada langkah taktis dan strategis dalam mengatasi masalah kenaikan harga beras sekaligus inflasi yang terus meningkat di Indonesia, kata Teras Narang usai mengikuti rapat DPD RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional serta Badan Urusan Logistik (Bulog) saat dihubung dari Palangka Raya, Selasa.
"Harus ada juga mekanisme berkelanjutan yang terpola serta terpadu, sehingga masalah kenaikan harga besar tidak berulang. Tak lagi menjadi isu khusus di negara yang besar seperti Indonesia ini," tegasnya.
Berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pangkal masalah kenaikan harga beras dipicu oleh penurunan produksi padi akibat kenaikan harga pupuk, kebijakan kartu tani yang belum dioptimalkan karena tidak bisa diambil sekitar 20 persen oleh petani dengan alasan lupa PIN maupun tidak ada akses internet. Selain itu, ada 30 juta lembaga masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk, serta terjadinya disrupsi oleh perubahan iklim.
Teras Narang pun menyarankan penyelesaian berbagai permasalahan itu harus ada keberlanjutan dan menjadi perhatian serius oleh seluruh lembaga ataupun kementerian yang werwenang. DPD RI pun harus mendesak pemerintah pusat termasuk daerah, memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan tersebut, sehingga isu pangan nasional tidak lagi menjadi momok abadi negara ini.
Baca juga: Pemberian kewenangan dari pusat ke daerah harus berjalan efektif di lapangan
"Saya pun sudah memberikan catatan dalam rapat itu terkait bagaimana kerap berganti dan tidak berlanjutnya program kepemimpinan desa, bupati, gubernur, hingga presiden. Kondisi itu justru telah menimbulkan kerugian hingga ribuan triliun rupiah dalam beberapa waktu belakangan ini," ungkapnya.
Senator asal Kalimantan Tengah ini juga mendesak pemerintah bersama semua pihak terkait, agar dapat menyiapkan suatu Pokok-Pokok Kedaulatan Pangan Berkelanjutan yang menjadi sebuah mandat wajib bagi pemerintahan beberapa dekade ke depan. Pokok-pokok itu pun harus tanpa ada intervensi perubahan yang dapat membawa agenda berbeda dari kepentingan nasional.
"Jadi, saya meminta pemerintah sungguh serius memperhatikan dan mengangkat kejayaan pertanian dan pangan ini. Sebab sebagaimana saya mengutip catatan Bung Karno dalam berbagai tulisan soal pangan, dan kebetulan diulang oleh Menteri Pertanian dalam rapat yakni, urusan pangan adalah soal hidup dan matinya rakyat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang beri wejangan ke mahasiswa se-Indonesia di UKI Jakarta
Baca juga: Siapkan RUU mempermudah para penemu dari daerah mengurus hak paten
Baca juga: Kemendikbudristek minta pembongkaran gedung KONI Kalteng ditunda
Diperlukan langkah taktis dan strategis atasi kenaikan harga beras maupun inflasi
Senator asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang saat mengikuti rapat DPD RI dengan sejumlah kementerian serta lembaga yang membahas kondisi maupun harga pangan saat ini, di Jakarta, Selasa (2/4/2024). ANTARA/HO-Tim Teras Narang.
