Kuala Pembuang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Zuli Eko Prasetyo meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat terbuka tentang hal-hal yang menjadi kendala dalam penarikan atau penyerapan retribusi daerah.
“Kami minta Bapenda terbuka dan bisa menyampaikan secara berkala apa saja yang memang menjadi kendala, maupun kesulitan mereka dalam penyerapan retribusi itu,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Kamis.
Menurut dia, hal ini tidak lepas dari rendahnya retribusi daerah yang berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Bumi Gawi Hantantiring dalam beberapa tahun terakhir.
Apabila ada kendala atau kesulitan, diharapkan bisa disampaikan sehingga pihaknya bisa membantu baik tenaga maupun pikiran untuk bersama-sama mencarikan solusinya, supaya realisasi pendapatan daerah bisa tercapai sesuai yang telah ditargetkan.
“Makanya kita berharap agar instansi terkait bisa aktif menyampaikan data-data kendala di lapangan, mengenai penyebab rendahnya retribusi tersebut. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang menunggak pembayaran pajak atau apa pun itu sampaikan saja,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, hal ini bertujuan agar dari lembaga DPRD Seruyan bisa membantu pemkab menindaklanjuti mana saja penunggak pajak tersebut agar didorong untuk segera dilunasi.
Selain itu apabila semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, dirinya meyakini hal tersebut akan lebih mudah diwujudkan, terlebih lagi memang untuk retribusi daerah ini salah satu hal yang sangat berdampak pada masyarakat setempat, sehingga memang harus dioptimalkan.
“Jadi, yang terpenting itu kita tahu dulu data-datanya di mana dan siapa. Misalnya dari pihak perusahaan, kita bisa panggil atau perlu disurati. Kami juga siap bantu ke lapangan karena ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” demikian Eko.
DPRD minta Bapenda sampaikan kendala penyerapan retribusi daerah
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo. (ANTARA/HO-Publikasi DPRD Seruyan)
