Ma'ruf Amin bangga Indonesia mampu kemas makanan khas berkuah dalam kaleng

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan kebanggaannya karena Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), telah mampu mengemas berbagai makanan berkuah khas Indonesia dalam wadah kaleng yang tahan lama.

Hal itu disampaikan Wapres saat meninjau dan meresmikan Fasilitas Riset Pangan sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia, di Pusat Riset dan Teknologi dan Proses Pangan BRIN di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.

"Saya merasa bangga kita sudah bisa mengalengkan, mengawetkan produk-produk UMKM mulai dari gudeg, rawon, empal gentong, semua. Jadi produk masyarakat yang berkuah itu ternyata bisa diawetkan dan tahan lama," ujar Wapres.

Baca juga: Anggaran pendidikan dan riset harus ditambah, kata Wapres Ma'ruf Amin

Menurut Wapres, kemampuan mengemas produk UMKM dalam wadah kaleng tahan lama akan mendukung kemajuan usaha-usaha UMKM nasional.

Dirinya terus mendorong agar riset dan inovasi ini serupa terus dikembangkan, karena Indonesia kaya akan bahan baku pangan yang dapat diproduksi dari hulu hingga hilir.

"Termasuk cokelat kita banyak, tapi yang memanfaatkan nilai tambahnya orang lain," jelasnya.

Baca juga: Ma'ruf Amin bertolak ke Jateng-DIY tinjau Candi Borobudur dan Pusat Riset

Wapres menyampaikan laboratorium riset halal milik BRIN adalah sebuah kemajuan besar, di tengah cita-cita Indonesia menjadi negara produsen halal terbesar dunia pada tahun 2024, seperti telah dinyatakan Presiden Joko Widodo.

Dalam kegiatan peninjauan di Pusat Riset dan Teknologi dan Proses Pangan BRIN, Wapres memperoleh informasi tentang riset substitusi produk impor, di mana riset yang dilakukan BRIN mampu mencari bahan baku pengganti agar produk-produk non-halal bisa menjadi halal.

"Jadi ada bentuk bahan-bahan yang mulai diproduksi itu seperti gelatin yang biasanya dari turunan babi, sekarang bisa dari rumput laut dan juga bahan bahan lain untuk menggantikan non-halal menjadi halal, termasuk rasa," jelasnya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin harap tak ada perbedaan penetapan awal Ramadhan

Baca juga: BPKH diminta susun strategi investasi dana haji