Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah meminta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng tidak membuat pemerintah setempat lengah dalam mengelola keuangan dan aset daerah.
"Opini WTP enam kali berturut-turut ini harus kita syukuri, tapi jangan membuat lengah dan remeh dalam mengelola keuangan dan aset," kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto di Palangka Raya, Senin.
Dia mengatakan, opini WTP keenam kali itu justru harus menjadi penyemangat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Ini menjadi prestasi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Jika saat ini meraih WTP maka tahun depan kita harus meraih opini yang sama," kata Sigit.
Opini dari BPK merupakan gambaran dan pengakuan bahwa pengelolaan keuangan dan aset yang dilakukan pemerintah daerah semakin baik dan sesuai dengan aturan.
Meski begitu, opini WTP ini bukanlah puncak dan akhir dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Perbaikan dan peningkatan penyusunan, penggunaan serta pencatatan pelaporan harus terus dilakukan.
Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan setiap tahun oleh BPK RI.
Baca juga: BMKG: Waspadai potensi hujan lebat disertai petir di Kalteng
"Untuk itu, seluruh rekomendasi, saran dan masukan yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap laporan yang disusun harus segera ditindaklanjuti dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar kekurangan tak terulang dimana mendatang," katanya.
Pihaknya pun berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan yang salah satunya dengan menjalankan fungsi pengawasan.
Sebelumnya Pemkot Palangka Raya berhasil meraih opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Kalteng.
"Terima kasih untuk seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemkot Palangka Raya. Opini WTP ini berhasil didapatkan atas kerja keras dan kinerja mereka," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.
Capaian itu juga bentuk konsistensi pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperbaiki, meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan serta aset daerah.
"Opini WTP juga bentuk tanggung jawab pemerintah kota dalam menjaga transparansi serta efektifitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," demikian Fairid.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya raih WTP enam kali berturut-turut
Baca juga: 69.277 warga di Palangka Raya telah divaksin penguat
Baca juga: CBBT dan Turda 2022 dukung pengembangan kemampuan atlet basket Kalteng
Pemkot Palangka Raya diminta tidak lengah usai raih opini WTP
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto (kiri) dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (kanan) di Kantor BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. ANTARA/Ho-Protokol Komunikasi Palangka Raya
