Perpustakaan Nasional terus mendorong agar peran perpustakaan semakin ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat, termasuk salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satu upaya penting mewujudkannya adalah mengubah paradigma perpustakaan, dari gudang buku menjadi tempat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi, kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispursip) Kalteng Lukman Hakim, sebagaimana disampaikan Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Elahni Hajati di Palangka Raya, Rabu.
"Transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik," terangnya.
Oleh karenanya saat ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus didorong menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, serta menjadikan tema "Literasi Untuk Kesejahteraan" sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional pembangunan manusia.
Baca juga: Pemprov Kalteng dorong swasta bantu kembangkan perpustakaan desa
Baca juga: Pemprov Kalteng dorong swasta bantu kembangkan perpustakaan desa
Lebih lanjut Lukman menyampaikan, selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan maupun keterampilan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.
Salah satunya Perpusnas mengadakan bimtek strategi pengembangan perpustakaan, serta teknologi informasi dan komunikasi bagi 96 desa, 168 kabupaten/kota dari 34 provinsi penerima manfaat. Pelaksanaan Bimtek secara simultan bergantian mulai tanggal 28 April-21 Mei 2022 di 32 lokasi, dan Palangka Raya dilaksanakan hari ini.
Sebagaimana yang disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah melalui perpustakaan wajib menyesuaikan dengan kemajuan TIK.
"Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Baca juga: DPRD Kotim bahas Raperda Perpustakaan dan Raperda Pengelolaan Air Limbah
Baca juga: DPRD Kotim bahas Raperda Perpustakaan dan Raperda Pengelolaan Air Limbah
Selain itu, diharapkan memberi inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Adapun bimtek ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah, tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi.
Materi bimtek mencakup penguatan literasi untuk membangun masyarakat melalui transformasi perpustakaan, literasi digital, strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan layanan informasi, strategi advokasi perpustakaan, hingga literasi data dan penyusunan rencana kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam situasi kenormalan baru.
"Kami harapkan dapat membantu meningkatkan SDM pengelola perpustakaan, sehingga mendorong tercapainya tujuan program transfomasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkontribusi memperbaiki kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju," tutupnya.
Baca juga: Bupati berharap transformasi perpustakaan ubah paradigma masyarakat Gumas
Baca juga: DPK Sukamara lakukan 'silang layan' pacu minat baca masyarakat
Baca juga: Bupati berharap transformasi perpustakaan ubah paradigma masyarakat Gumas
Baca juga: DPK Sukamara lakukan 'silang layan' pacu minat baca masyarakat
