Pengibaran bendera terlarang HTI saat deklarasi capres Anies

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Selatan tengah mengusut dugaan pengibaran bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat kegiatan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto mengatakan saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa terkait hal tersebut.

"Kita sedang melakukan pendalaman, jadi begitu ada informasi seperti itu, kita kebetulan langsung di TKP itu kita amankan bendera nya. Saat ini sudah diamankan di Polres," kata Budhi Herdi Susianto di Jakarta, Rabu.

Budhi menambahkan sejumlah saksi yang dimintai keterangan di antaranya adalah penyelenggara acara hingga petugas keamanan dalam kegiatan tersebut.

"Masih proses. Karena belum final. Belum berani menyampaikan," ukar Budhi.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kegiatan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 itu telah memiliki izin kepolisian.

"Setahu saya memang sudah ada izin keramaiannya," tutur Budhi.

Sebelumnya sekelompok orang yang menamakan "Majelis Sang Presiden Kami" menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 di Pancoran, Jakarta Selatan.

Diketahui di lokasi kegiatan itu terpajang bendera berkalimat tauhid hitam dan putih yang bersanding dengan bendera Merah Putih.

Bendera tersebut terpajang dari sebelum acara dimulai. Sempat ada ketegangan karena panitia meminta agar bendera berkalimat tauhid yang dipasang peserta itu diturunkan.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan kelompok Khilafatul Muslimin sama bahayanya dengan HTI, NIII dan ISIS karena mengkampanyekan tegaknya sistem khilafah.

Hal ini diungkapkan Nurwakhid di Bogor, menanggapi tayangan di media sosial terkait konvoi rombongan pemotor dengan membawa atribut bertuliskan ‘Kebangkitan Khilafah’ di Brebes, Jawa Tengah, dan Cawang, Jakarta Timur. Dalam beberapa atributnya, mereka mengkampanyekan tegak-nya sistem khilafah sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin.

Nurwakhid, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, mengatakan Khilafatul Muslimin ini sebenarnya memiliki cita dan ideologi yang sama dengan HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu mendirikan khilafah.

"Bedanya, HTI merupakan gerakan trans-nasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih,” jelas Nurwakhid.

Nurwakhid menjelaskan genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII.

Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Ngruki dan ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia pada 2000, walaupun memilih tidak aktif.