Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagai upaya mewujudkan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.
"PPSP merupakan program pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sanitasi," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi di Palangka Raya, Senin.
Untuk itu, pihaknya telah melaksanakan pendampingan implementasi strategi sanitasi kabupaten dan kota pada PPSP, meliputi Murung Raya dan Barito Timur yang ditetapkan sebagai sasaran pendampingan 2022.
"PPSP merupakan program pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sanitasi," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi di Palangka Raya, Senin.
Untuk itu, pihaknya telah melaksanakan pendampingan implementasi strategi sanitasi kabupaten dan kota pada PPSP, meliputi Murung Raya dan Barito Timur yang ditetapkan sebagai sasaran pendampingan 2022.
"Pendampingan melalui kegiatan klinik pelatihan pertama, dilakukan bertahap untuk pengarusutamaan pembangunan sanitasi agar pembangunan dan layanan sanitasi dapat diakses seluruh masyarakat," terangnya.
Dia menjelaskan, melalui kegiatan itu, dihimpun berbagai masukan dari Pokok Kerja (Pokja) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) provinsi dan pusat terhadap data profil sanitasi wilayah, serta usulan paket kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun di Murung Raya dan Barito Timur.
Dia menjelaskan, melalui kegiatan itu, dihimpun berbagai masukan dari Pokok Kerja (Pokja) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) provinsi dan pusat terhadap data profil sanitasi wilayah, serta usulan paket kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun di Murung Raya dan Barito Timur.
Sementara itu, Ketua Pokja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kalteng Nuryakin memaparkan, pemerintah provinsi menargetkan akses sanitasi layak di wilayah setempat mampu mencapai 80 persen pada 2024 mendatang.
"Hal ini menindaklanjuti target yang sudah ditetapkan di tingkat nasional," terangnya yang juga Sekda Kalteng tersebut.
Menindaklanjuti target tersebut pihaknya juga mulai melaksanakan pembahasan pembangunan bidang PPAS bersama kabupaten dan kota, untuk menyinergikan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, sesuai mekanisme dan tahapan perencanaan bidang sanitasi, pada 2022 terdapat empat kabupaten yang harus menyusun pemutakhiran dokumen SSK yakni Kapuas, Lamandau, Kotawaringin Barat, serta Kotawaringin Timur.
"Pemutakhiran SSK ini didahului denganmelaksanakan studi Environment Health Risk Assessment (EHRA)," tuturnya.
Baca juga: DPRD Kalteng pantau dan awasi penyaluran hewan kurban dari pemprov
Dia meminta agar semua bisa terlaksana dengan baik dan berjalan optimal, maka pokja yang menangani sanitasi kabupaten dan kota melakukan monitoring, terutama untuk kabupaten yang melaksanakan milestone 1-3 dan milestone 4.
Kemudian untuk kabupaten yang dilaksanakan pendampingan implementasi SSK 2020 yakni Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat, serta pendampingan implementasi SSK 2021 yakni Barito Selatan dan Sukamara diharapkan melapor hasil pelaksanaan kegiatan dalam aplikasi Nawasis.
"Empat kabupaten tersebut tetap melanjutkan kegiatan milestone 4 yakni layanan skala penuh," tuturnya.
Nuryakin berharap pada akhirnya program kegiatan bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kalteng bisa diintegrasikan untuk mencapai keserasian pembangunan antar wilayah.
Baca juga: Permudah warga cari bahan bacaan, Perpusda Kalteng beri layanan daring
Baca juga: Disperkimtan Kalteng benahi RTLH tingkatkan kualitas kawasan permukiman
Baca juga: Dekranasda-Disdagperin Kalteng bantu perajin purun kembangkan usaha berkelanjutan
Baca juga: Permudah warga cari bahan bacaan, Perpusda Kalteng beri layanan daring
Baca juga: Disperkimtan Kalteng benahi RTLH tingkatkan kualitas kawasan permukiman
Baca juga: Dekranasda-Disdagperin Kalteng bantu perajin purun kembangkan usaha berkelanjutan
