Anggota DPR RI Willy Midel Yoseph akan meminta pemerintah pusat turun ke Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk melihat dan mendengar langsung keluhan masyarakat.
Keluhan yang dimaksud adalah terkait jalan umum yang digunakan untuk jalan produksi perusahaan besar swasta (PBS), kata Willy saat melaksanakan kunjungan kerja reses perseorang di Kuala Kurun, Kamis.
“Tidak normal. Saya katakan itu (penggunaan jalan umum untuk mengangkut hasil produksi PBS) tidak memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam peraturan perundang-undangan kita,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) daerah pemilihan Kalteng ini menyebut, seyogyanya PBS harus memiliki jalan produksi sendiri, yang tidak mengganggu jalan negara atau jalan umum.
Aktivitas truk PBS di jalan umum membuat masyarakat merasa tidak nyaman, hingga dilakukannya aksi damai dan blokade jalan di Desa Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya, Senin (18/7).
“Saya juga berharap ini menjadi perhatian Pemprov Kalteng dan aparat. Hal seperti ini harus segera dituntaskan dan diselesaikan, jangan biarkan berlarut-larut,” kata Willy.
Baca juga: Tingkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pemkab Gumas gandeng PN
Baca juga: Tingkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pemkab Gumas gandeng PN
Sementara itu, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing mengajak seluruh pihak bersama-sama mencari solusi terkait permasalah ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik.
“Aspirasi ini kami titipkan ke Pak Willy supaya bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Kami tidak ingin permasalahan ini menimbulkan kericuhan dan perselisihan di masyarakat,” ujarnya.
Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) bersama sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi damai dan blokade jalan di Dahian Tambuk, Senin, (18/7).
Mereka melakukan aksi blokade jalan menolak truk angkutan PBS dengan kapasitas besar melintas di ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, yang mengganggu dan berisiko bagi pengguna jalan lain.
Aksi akan terus dilakukan sampai pimpinan PBS bertemu AMGM dan sejumlah ormas, untuk mencari solusi terkait aktivitas angkutan PBS di ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya.
Baca juga: Pemkab Gunung Mas-BSSN tandatangani PKS pemanfaatan sertifikat elektronik
Baca juga: Gagal di O2SN Kalteng, Gresia Nataka bangkit di Popprov
Baca juga: Pemkab Gumas berupaya fasilitasi pertemuan AMGM dan PBS
Baca juga: Pemkab Gunung Mas-BSSN tandatangani PKS pemanfaatan sertifikat elektronik
Baca juga: Gagal di O2SN Kalteng, Gresia Nataka bangkit di Popprov
Baca juga: Pemkab Gumas berupaya fasilitasi pertemuan AMGM dan PBS
