Pemerintah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah melalui perangkat daerah terkait bersama pemangku kepentingan wilayah setempat melakukan penandatanganan komitmen bersama Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaaan Kesehatan (PKPK) tiga bulan pranikah sebagai upaya pencegahan stunting.
"Penandatangan komitmen bersama yang dilaksanakan pada 8 September 2022 lalu merupakan upaya pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin," kata Bupati Katingan Sakariyas di Kasongan, Jumat.
Dia menjelaskan kegiatan PKPK bertujuan agar secepatnya diketahui sekaligus ditangani faktor risiko penyebab terjadinya kekerdilan, seperti pada anak maupun ibu terkena anemia atau kurang energi kronik (KEK) sebelum calon ibu menikah dan hamil.
Pendampingan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari tiga unsur yaitu kader KB, PKK dan bidan atau petugas kesehatan. Mereka diberikan tugas memberikan informasi, edukasi dan konseling secara virtual atau tatap muka kepada calon pengantin yang akan menikah dalam waktu dekat.
Pemeriksaan terhadap calon pengantin meliputi skrining tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan kadar Hemoglobin (Hb) calon ibu dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil). Pemeriksaan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan manapun.
Apabila dari hasil pemeriksaan itu kondisi kesehatan pada calon ibu tidak memenuhi syarat untuk hamil, maka pihaknya tidak akan melarang calon pengantin untuk tetap menikah. Hanya saja, akan ada pendampingan dari tim pendamping keluarga agar kesehatan ibu bisa lebih ditingkatkan.
"Keberhasilan upaya menurunkan kasus stunting di Katingan yang saat ini masih di angka 24,18 persen menjadi 14 persen pada 2024 memerlukan kerja keras dan kerja sama yang terintegrasi antar sektor," ucapnya.
Baca juga: Bupati Katingan dorong pemerintah desa kembangkan potensi wisata
Baca juga: Bupati Katingan dorong pemerintah desa kembangkan potensi wisata
Dia membeberkan selama periode dirinya menjabat sebagai kepala daerah telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kasus stunting sekaligus menekan timbulnya kasus baru stunting.
Upaya itu di antaranya melalui pelaksanaan peran edukasi, penyuluhan dan pelayanan bagi bina keluarga balita, remaja dan lanjut usia oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Katingan.
Kemudian penanganan secara spesifik oleh Dinas Kesehatan Katingan dan delapan aksi Integrasi/Konvergensi oleh Bappelitbang Katingan yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Stunting Crush, Perbup/Perwali Tentang Peran Desa.
"Pada tanggal dan tempat yang sama dilaksanakan juga kegiatan pembukaan audit stunting," tutur orang nomor satu di Katingan itu.
Audit stunting merupakan upaya mencoba risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus sulit termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita.
"Semoga lewat komitmen bersama tersebut kita dapat mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Katingan," demikian Sakariyas.
Baca juga: Pemkab Katingan prioritaskan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak
Baca juga: Satpol PP Katingan ingatkan pemasang reklame membayar pajak
Baca juga: Polisi amankan seorang penimbun 2.574 liter solar bersubsidi di Katingan
Baca juga: Pemkab Katingan prioritaskan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak
Baca juga: Satpol PP Katingan ingatkan pemasang reklame membayar pajak
Baca juga: Polisi amankan seorang penimbun 2.574 liter solar bersubsidi di Katingan
