Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Windu Subagio mengatakan, pemerintah kabupaten telah menyiapkan dana untuk mengantisipasi ancaman inflasi di wilayah setempat.
“Saya sudah meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan perangkat daerah terkait untuk bergerak secara bersama serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data sampelnya," katanya di Sukamara, Senin.
Menurutnya, aksi rencana tersebut berdasarkan surat dari Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sebesar dua persen atau kurang lebih sekitar tiga miliar. Tujuannya untuk mendukung penanganan ancaman inflasi serta membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Anggaran tersebut kita ambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemkab Sukamara. Dari dana tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memberi subsidi BBM bagi masyarakat yang bekerja pada jasa transportasi baik di darat maupun air, termasuk para nelayan," terangnya.
Dia menjelaskan, bantuan kepada masyarakat yang bergerak di jasa transportasi dan nelayan tersebut guna mengurangi beban dengan adanya kenaikan BBM saat ini. Karena itu, akan disubsidi sebesar Rp10 ribu per liter.
“Teknisnya nanti akan dilakukan langsung oleh tim dan OPD yang memang bergerak untuk mendata hal tersebut, sehingga benar-benar tepat sasaran dan dibuktikan dengan data KTP masyarakat yang bersangkutan,” jelasnya.
Baca juga: Dislutkan Kalteng libatkan masyarakat pesisir dalam pengawasan mangrove
Baca juga: Dislutkan Kalteng libatkan masyarakat pesisir dalam pengawasan mangrove
Windu menerangkan, itu dilakukan mengingat Kecamatan Sukamara berbatasan langsung dengan Desa Sukaramai, Kalimantan Barat. Jadi apabila dibuktikan dengan data KTP masyarakat pasti akan benar-benar tepat sasaran.
“Dalam penyaluran dana ini, kita juga meminta pendampingan kepada Kejaksanaan Negeri Sukamara, sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dengan mudah tanpa adanya keraguan dalam mengambil keputusan,” tegas Windu.
Dia juga menyampaikan, wilayah setempat memang bukan menjadi contoh kabupaten dalam penanganan inflasi seperti Palangka Raya dan Sampit. Tetapi, dirinya tetap meminta kepada TPID agar mengajak BPS meminta sampel berapa data besaran inflasi di wilayah setempat.
“Dari data itu nantinya kita bisa mengetahui berapa persen pengaruh yang dapat kita berikan dalam pengurangan besaran inflasi di wilayah ini, sehingga pengukurannya dapat lebih mudah kedepannya untuk didata kembali,” harap Windu.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada Dinas Pertanian untuk membantu masyarakat dengan membagikan bibit-bibit tanaman seperti cabai dan lainnya, terutama bahan-bahan yang memang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-sehari.
“Selain fokus dalam menangani ancaman inflasi, hal lainnya juga untuk membantu masyarakat yang benar-benar terdampak secara langsung akibat adanya kenaikan BBM di wilayah ini,” tuturnya.
Baca juga: Pemkab Sukamara berencana gandeng investor bangun pabrik mini CPO
Baca juga: Pemkab Sukamara ajak masyarakat terlibat awasi setiap tahapan pemilu
Baca juga: Pemkab Sukamara berencana gandeng investor bangun pabrik mini CPO
Baca juga: Pemkab Sukamara ajak masyarakat terlibat awasi setiap tahapan pemilu
