Pemkab Barut perkuat koordinasi percepatan pembangunan sanitasi pemukiman

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memperkuat koordinasi dengan pihak yang berkepentingan  baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui strategi untuk program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP).

"Strategi ini harus diikuti komitmen dan kerja keras semua pihak, baik bidang pendanaan, penguatan kelembagaan dan SDM, penegak peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Siswandoyo kegiatan lokakarya (workshop) Pelatihan Pendataan Pengumpul Data (Puldat) Enumerator Study Ehra di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia, memperkuat koordinasi ini adalah untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan bidang sanitasi khususnya di Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah kabupaten, kata dia, belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang baik, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan program PPSP. Dan pembangunan  sanitasi masih dilakukan secara parsial, utamanya di daerah pedesaan yang memiliki pola permukiman yang menyebar serta berada disepanjang sungai dan jalan.

"Pembangunan sanitasi masih terbatas pada pembangunan fisik belum diimbangi dengan kesiapan atau penguatan kelembagaan dan SDM, opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat," katanya.

Selain itu juga, dukungan penganggaran program kegiatan sanitasi pemerintah provinsi dan pusat belum diimbangi dengan readiness criteria kabupaten/kota. 

"Tanpa rencana yang baik maka pembangunan sanitasi tidak dapat berkelanjutan," ucapnya. 

Siswandoyo mengatakan melalui program PPSP kabupaten akan difasilitasi untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi berupa buku putih sanitasi, strategi sanitasi kota (SSK). 

"Dalam penyusunan buku putih sanitasi kabupaten Barito Utara di mana salah satu kegiatannya merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah Study Ehra," imbuhnya.

Melalui program PPSP kabupaten, menurut dia,  akan difasilitasi untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi berupa buku putih sanitasi, strategi sanitasi kota (SSK). 

"Dalam penyusunan buku putih sanitasi kabupaten Barito Utara di mana salah satu kegiatannya merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah Study Ehra," imbuhnya.

Dia menjelaskan, dalam kerangka tujuan pembangunan Sustainable Development Goals ada enam tujuan utama, diantaranya air bersih dan sanitasi layak, pemerintah menetapkan RPJMN 2020-2024 yang menargetkan terwujudnya 100 persen akses air minum layak (termasuk 15 persen akses air minum aman dan 30 persen air minum perpipaan).

Termasuk 90 persen akses sanitasi layak (termasuk 15 persen akses sanitasi aman), serta 0 persen buang air besar sembarangan di tempat terbuka. 

"Dengan adanya darurat iklim, kondisi ekonomi global, sehingga COVID-19, maka Indonesia perlu meningkatkan upaya penyediaan air dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat sekaligus mencapai pembangunan berkelanjutan," jelas Siswandoyo.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan setempat Enny Franziah mengatakan selama proses pertemuan workshop Puldat Enumerator Study Ehra metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab, praktik simulasi dan curah pendapat. 

"Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 17 orang kepala puskesmas, 17 orang pemegang program Kesehatan Lingkungan dan enam orang sebagai peserta aktif lintas sektor diantaranya adalah masing-masing dua orang Dinas PUPR, Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan Barito Utara," kata Enny Franziah.