Panwaslu kecamatan di Kotim diminta utamakan pencegahan pelanggaran

Sampit (ANTARA) - Panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diminta mengutamakan langkah pencegahan agar pelanggaran aturan pemilu tidak sampai terjadi. 

"Kita kuatkan soliditas, integritas, mentalitas profesionalitas dalam bekerja. Kedepankan pencegahan sehingga dengan itu kita mampu meminimalisir atau bahkan meniadakan adanya potensi pelanggaran. Salah satu cara kita dalam upaya melakukan pencegahan yaitu dengan koordinasi komunikasi dengan stakeholder setempat," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotawaringin Timur Muhammad Tohari di Sampit, Jumat. 

Harapan itu disampaikannya saat pidato pelantikan 51 anggota panwaslu kecamatan yang akan ditugaskan di 17 kecamatan di Kotawaringin Timur. Pelantikan ini menandai dimulainya tugas seluruh anggota panwaslu kecamatan tersebut. 

Turut hadir dalam acara ini yaitu Wakil Bupati Irawati, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Tengah Rodyanti Dorotea Tobing, Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih dan pejabat lainnya. 

Tohari menjelaskan, awalnya ada 211 peserta seleksi panwaslu kecamatan yang lulus seleksi administrasi. Setelah tahapan selanjutnya, pada 26 Oktober 2022 terpilih sebanyak 51 orang yang akan bertugas di 17 kecamatan dengan jumlah tiga orang di setiap kecamatan. 

Sebanyak 26 orang yang terpilih tersebut merupakan petahana atau pernah bertugas menjadi anggota panwaslu kecamatan, sedangkan sisanya merupakan orang baru. 

Dari 51 anggota panwaslu kecamatan, jumlah laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan hanya 10 orang. Artinya, kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum terpenuhi akibat berbagai kendala di lapangan. 

Baca juga: MTQ Kotim disambut optimisme tinggi kafilah kecamatan

Tohari memastikan 51 anggota panwaslu kecamatan yang baru dilantik itu tidak ada afiliasi dengan partai politik. Meski begitu Bawaslu mempersilakan jika ada pihak yang memberikan tanggapan atau sanggahan atas nama-nama orang yang dilantik menjadi anggota panwaslu kecamatan. 

Panwaslu kecamatan diminta segera mempersiapkan sekretariat dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Hal penting yang harus dipegang dalam menjalankan tugas adalah soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas, sehingga akan tahan terhadap berbagai gempuran saat menjalankan tugas. 

"Dengan upaya komunikasi itu diharapkan sekali lagi proses demokrasi berjalan dengan baik. Kita semua yang ada di Kotim adalah keluarga. Jangan sampai akhirnya karena proses demokrasi yang cacat, melunturkan rasa kekeluargaan. Kita 'habaring hurung' adalah supaya kita bergotong royong. Kebersamaan itu yang penting," ujar Tohari. 

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Tengah Rodyanti Dorotea Tobing mengatakan, anggota panwaslu kecamatan diharapkan fisik dan mental. Mereka yang dilantik merupakan orang terpilih dari sekian banyak orang yang ingin menjadi panwaslu kecamatan. 

"Kontestasi tidak lepas dari kecurangan dan pelanggaran. Panwaslu harus mampu mencegah politik uang, jangan malah ikut politik uang. Kita juga bertugas mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Panwaslu kecamatan harus rajin-rajin membaca Perbawaslu sebagai pedoman," ujar Rodyanti. 

Wakil Bupati Irawati mengaku senang dengan dilantiknya 51 anggota panwaslu kecamatan, diharapkan pelaksanaan pesta  demokrasi serentak ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas.

"Jagalah amanah yang dipercayakan kepada saudara-saudari. Bekerjalah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bekerjalah setulus hati, jangan sesuka hati. Oleh karena itu keberadaan panwaslu kecamatan pada pemilu ini sangat penting," demikian Irawati. 

Baca juga: Pemuda Kotim diajak memaknai Sumpah Pemuda dengan meningkatkan kreativitas

Baca juga: Korban banjir di Kotim bertahan dengan mengandalkan bantuan

Baca juga: Legislator Kotim soroti keterlambatan pembayaran TPP RSUD Murjani