Tamiang Layang (ANTARA) -
Sekretaris Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah, Panahan Moetar meminta para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah setempat bersabar terkait proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kita sudah mengurus ke Kementerian Dalam Negeri dan menghadap tiga Ditjen di Kemendagri, serta Kementerian Keuangan untuk proses pencairannya," kata Panahan di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, sebanyak 514 pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga mengurus proses pencairan TPP di Kemendagri di Jakarta dan hasilnya juga masih menunggu proses.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berupaya maksimal melengkapi sekaligus memperbaiki Analisis Beban Kerja (ABK) para PNS melalui seluruh OPD masing-masing.
"Kita sudah meminta data hasil perbaikan ABK yang sudah clear untuk segera diunggah operator masing-masing OPD ke pusat," terangnya.
Baca juga: Lurikto resmi dilantik menjadi Kadistanhankep Bartim
Dia meminta semua kepala OPD memantau administrasi data ABK sebelum proses pengunggahan sehingga tidak terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan, maka akan berdampak pada tidak bisa diproses untuk selanjutnya.
"Sama halnya jika ada satu OPD tidak mengunggah data ABK, maka prosesnya tidak bisa berlanjut lagi, tapi diminta mengulang untuk diperbaiki kembali," jelas Panahan.
Ditambahkan Panahan, jika sudah terunggah, diterima serta lolos verifikasi, maka Kemendagri memberikan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Bupati Barito Timur sebagai landasan hukumnya.
Sekda Panahan menargetkan pencairan TPP bisa terlaksana pada akhir November 2022, dengan catatan tidak ada lagi kesalahan administrasi dari Kemendagri.
"Untuk itu saya sudah memerintahkan kepala OPD se-Kabupaten Barito Timur menyampaikan kembali kepada seluruh ASN agar bersabar," demikian Panahan Moetar.
Baca juga: Ampera AY Mebas nyatakan siap berkompetisi di Pilgub Kalteng 2024
Baca juga: Pemkab Bartim siapkan pembangunan pabrik pakan hadapi resesi 2023
Baca juga: Bawaslu Bartim optimalkan peran panwaslu kecamatan kawal pemilu 2024
