Kementerian LHK sebut kendaraan melebihi baku mutu emisi kena tambahan pajak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.

"Saat ini sedang kami hitung (besaran) angkanya berapa," kata Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian LHK Luckmi Purwandari dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang menggodok regulasi terkait pengenaan pajak tambahan pencemaran lingkungan bagi kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu saat dilakukan uji emisi.

Rencananya, pengenaan pajak tambahan tersebut berlaku setelah regulasi tersebut rampung.

Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2017, kendaraan bermotor roda empat yang baru diproduksi harus memenuhi standar emisi Euro 4.

Untuk itu, pemerintah memperketat baku mutu emisi bagi kendaraan yang sudah beroperasi lama.

Dengan begitu, upaya menekan polusi udara dilakukan berbagai cara di antaranya tidak hanya melalui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Sementara itu, setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, ia mencatat terjadi penurunan polusi udara.

Penurunan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) atau polusi udara, lanjut dia, didapatkan berdasarkan pengukuran di lima stasiun milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Kementerian LHK.

Meski begitu, pihaknya belum membeberkan besaran persentase perbaikan kualitas udara setelah adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami sudah siapkan datanya, jadi trennya (polusi udara) menurun, cuma kami belum menghitung berapa persen penurunannya, tapi kelihatan trennya membaik kualitas udaranya," ucapnya.