Legislator Kotim serukan swasta tingkatkan partisipasi membangun infrastruktur

id Legislator Kotim serukan swasta tingkatkan partisipasi membangun infrastruktur, kalteng, kotim, Sampit, DPRD kotim, Rudianur

Legislator Kotim serukan swasta tingkatkan partisipasi membangun infrastruktur

Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur Rudianur bersama Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati saat meresmikan jembatan titian bantuan PT RMU di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut, Sabtu (5/11/2022). ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur menyerukan kepada pihak swasta yang berinvestasi dan beroperasi di daerah ini untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pembangunan, khususnya infrastruktur. 

"Kalau hanya mengandalkan pemerintah maka memerlukan waktu karena anggaran pemerintah terbatas. Untuk itu swasta atau dunia usaha diharapkan turut membantu peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya," kata Rudianur di Sampit, Kamis. 

Menurut Rudianur, pembangunan infrastruktur masih sangat dibutuhkan, khususnya di perdesaan. Masih banyak desa yang memerlukan pembangunan jalan dan jembatan maupun peningkatan agar kondisinya lebih baik. 

Rudianur mengapresiasi perusahaan yang sudah dan konsisten berpartisipasi membantu peningkatan infrastruktur. Ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah dan masyarakat di daerah ini. 

Baca juga: Dandim Sampit: Semua bertanggung jawab menjaga kemerdekaan

Seperti akhir pekan lalu, Rudianur menghadiri peresmian jembatan titian di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut. Jembatan terbuat dari kayu ulin itu pembangunannya merupakan bantuan PT RMU yang beroperasi di wilayah itu. 

Menurutnya, jika semua perusahaan besar di daerah ini benar-benar menjalankan program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya, maka dampaknya diyakini akan signifikan terhadap pembangunan daerah. 

Kontribusi perusahaan, khususnya dalam hal pembangunan fisik bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar efektif dan tepat sasaran. Sinergi itu diperlukan agar tidak sampai ada tumpang tindih program yang menimbulkan mubazir. 

"Kalau bantuan perusahaan bisa diarahkan sesuai rencana pembangunan yang dibuat pemerintah maka akan dapat berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan. Perusahaan bisa membantu pada hal-hal yang belum bisa terakomodir akibat keterbatasan anggaran pemerintah," sambung Rudianur. 

Di sisi lain, sudah seharusnya pemerintah daerah mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang selama ini berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah juga perlu bersikap terhadap perusahaan-perusahaan yang kurang peduli membantu daerah. 

Baca juga: Masyarakat Kotim diajak merawat kerukunan