Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi meminta industri jasa keuangan di daerah itu memperkuat literasi keuangan terkait digitalisasi, terutama bagi kaum difabel .
Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan Pemkot Jambi saat ini telah menyediakan pelayanan publik yang memprioritaskan difabel dan hal ini juga harus diikuti oleh jasa keuangan, terutama dengan memanfaatkan digitalisasi keuangan.
"Digitalisasi keuangan ini menguntungkan difabel dan jasa keuangan itu sendiri. Mereka kalau mau bertransaksi tidak perlu pergi-pergi lagi, bisa dilakukan dengan mobile, tidak perlu bayar cash dan akan lebih memudahkan mereka, sehingga digitalisasi keuangan itu menjadi surganya bagi para difabel," katanya, di Jambi, Jumat.
Namun industri jasa keuangan sendiri saat ini tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah terkait digitalisasi dan pengenalan produk digital keuangannya. Perbankan harus masif memperkenalkan sistem pembayaran digital, katanya.
"Saya lihat jasa keuangan sekarang masih jalan sendiri-sendiri, semua harus kompak. Jangan cuma buka warung saja, tapi edukasi kepada nasabah harus masif, karena tidak semua nasabah paham digitalisasi ini," kata Syarif Fasha.
Dia menyebutkan salah satu digitalisasi keuangan yang saat ini menguntungkan yakni penggunaan QRIS. Dia berharap jasa keuangan bersama merchant QRIS dapat bekerja sama memberikan informasi penggunaan QRIS kepada masyarakat.
"Masyarakat itu masih takut-takut menggunakannya, takut salah ketik, salah kirim, dan lainnya. Tugas bersama memberikan informasi itu, tata caranya gimana dan meyakinkan mereka bahwa ini aman," terangnya.
Saat ini, kata dia, Pemkot Jambi memiliki peluang yang besar untuk membantu penerapan digitalisasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.
"ASN dan non-ASN Kota Jambi banyak, kalau semuanya dikerahkan pakai QRIS bisa terdigitalisasi semua, tapi tidak mungkin pemerintah yang menjadi jubir perbankan, perbankannya harus siap edukasi dan menginformasikan," katanya.
Sementara itu terkait literasi digitalisasi bagi difabel, Kepala OJK Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata menyebutkan ke depan salah satu roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dilakukan yakni literasi keuangan bagi kaum difabel.
OJK Provinsi Jambi beberapa waktu lalu juga telah melakukan pendekatan kepada disabilitas untuk memperkenalkan layanan jasa keuangan yang dapat dinikmati mereka, terutama untuk pengembangan usaha.
Perkuat literasi keuangan bagi kaum difabel
Ilustrasi - Pekerja kaum difabel atau penyandang cacat melakukan aktivitas di PT Omron, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (28/7). Pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat minimal 1 persen dari pekerja yang ada. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Rei/ama/15)
