Pemkab Gumas berkomitmen wujudkan pengelolaan keuangan transparan
Kuala Kurun (ANTARA) - Wakil Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Efrensia LP Umbing menegaskan, pemerintah kabupaten berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan Aplikasi SIMDA Next-G/Financial Management Information System (FMIS), ucapnya saat membuka kegiatan di Kuala Kurun, Rabu.
"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dalam tata kelola keuangan daerah, yang mana pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Tujuan lainnya adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, dan dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.
Diharap para peserta kegiatan dapat mengetahui proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD menggunakan Aplikasi Simda Next-G/FMIS, sehingga pada akhirnya nanti Laporan Keuangan Pemkab Gunung Mas akan konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita harus mempertahankan opini WTP. Mempertahankan biasanya lebih susah, karena kalau lengah kita bisa gagal mempertahankan,” ujarnya.
Baca juga: Mantan Sekda Gunung Mas periode 2009-2017 Ir Kamiar meninggal dunia
Gunung Mas sejauh ini sudah tujuh kali meraih opini WTP, di mana enam di antaranya diperoleh secara berturut-turut yakni pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Sebelumnya Gunung Mas juga meraih opini WTP pada tahun anggaran 2012.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunung Mas, Hardeman mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hingga Kamis (19/1) ini diikuti pegawai dari 27 dinas/badan, dan 12 kecamatan se-kabupaten setempat, yang merupakan pegawai terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.
“Untuk narasumber adalah Ibu Wakil Bupati Gunung Mas, saya sendiri, dan Tim Simda-NG/FIMS BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng,” demikian Hardeman.
Baca juga: Kepsek di Gumas diminta waspada penipuan bermodus mutasi jabatan
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan Aplikasi SIMDA Next-G/Financial Management Information System (FMIS), ucapnya saat membuka kegiatan di Kuala Kurun, Rabu.
"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dalam tata kelola keuangan daerah, yang mana pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Tujuan lainnya adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, dan dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.
Diharap para peserta kegiatan dapat mengetahui proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD menggunakan Aplikasi Simda Next-G/FMIS, sehingga pada akhirnya nanti Laporan Keuangan Pemkab Gunung Mas akan konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita harus mempertahankan opini WTP. Mempertahankan biasanya lebih susah, karena kalau lengah kita bisa gagal mempertahankan,” ujarnya.
Baca juga: Mantan Sekda Gunung Mas periode 2009-2017 Ir Kamiar meninggal dunia
Gunung Mas sejauh ini sudah tujuh kali meraih opini WTP, di mana enam di antaranya diperoleh secara berturut-turut yakni pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Sebelumnya Gunung Mas juga meraih opini WTP pada tahun anggaran 2012.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunung Mas, Hardeman mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hingga Kamis (19/1) ini diikuti pegawai dari 27 dinas/badan, dan 12 kecamatan se-kabupaten setempat, yang merupakan pegawai terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.
“Untuk narasumber adalah Ibu Wakil Bupati Gunung Mas, saya sendiri, dan Tim Simda-NG/FIMS BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng,” demikian Hardeman.
Baca juga: Kepsek di Gumas diminta waspada penipuan bermodus mutasi jabatan