Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan audiensi bersama jajaran Kemenko Polhukam untuk bersinergi dalam upaya peningkatan pelaksanaan sekaligus implementasi Reformasi Birokrasi (RB) maupun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sekda Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Rabu, mengatakan, pemprov telah melakukan upaya perbaikan dan membuat rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada lembar hasil evaluasi pelaksanaan RB 2021.
"Di antaranya terus melakukan peningkatan pemahaman RB dari tingkat pemerintah daerah hingga ke level perangkat daerah, agar arah perubahan RB dapat dipahami seluruh pegawai, serta membuat budaya kinerja semakin baik," katanya.
Selanjutnya melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, sekaligus sudah dilaksanakannya pelantikan pejabat administrator yang disetarakan menjadi pejabat fungsional berjumlah 402 jabatan.
Kemudian meningkatkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh, pemanfaatan pohon kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan.
Pihaknya juga terus melaksanakan assessment (penilaian) kepada seluruh pegawai, dan menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian reward and punishment dan perbaikan manajemen SDM.
"Hal lainnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga sudah memerintahkan kami bagaimana pemanfaatan digitalisasi secara optimal khususnya berkaitan dengan SPBE," ujarnya.
Baca juga: Tingkatkan kualitas kearsipan, Pemprov Kalteng terapkan aplikasi Srikandi
Diketahui, Kalteng telah menerima lembar hasil evaluasi RB 2022 dan memperoleh nilai 62,29 dengan Predikat B. Dalam hal ini, terjadi peningkatan jika dibanding pencapaian pada 2021lalu, yakni 59,73 predikat CC.
“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa nilai hasil Kalimantan Tengah pada 2022 mengalami peningkatan, yaitu kualitas kebijakan, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, hingga kapabilitas APIP," tutur Nuryakin.
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y. Syaiful Garyadi menyampaikan, tim dari Kemenko Polhukam akan melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo sebagai upaya penguatan SPBE provinsi khususnya ke aplikasi dan infrastruktur.
"Kemudian rencananya akan ada pertemuan dengan kepala daerah di Kalimantan Tengah membahas RB dan SPBE sebelum ataupun setelah Lebaran," katanya.
Baca juga: Prevalensi stunting turun di Kalteng, sekda ingatkan kabupaten/kota penuhi target
Baca juga: Tingkatkan minat baca masyarakat, Kalteng giatkan perpustakaan keliling
Baca juga: Pemprov Kalteng intensifkan gelar pangan murah hadapi HBKN
