Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2023 sudah dapat diproses oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengajuannya melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang teknis pemberian THR telah diterbitkan. Permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji THR 2023 sudah bisa diajukan ke BKAD mulai 10 April 2023," kata Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin di Palangka Raya, Senin.
Adapun berdasarkan rinciannya, THR 2023 untuk lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari berbagai unsur, mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 50 persen untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kepada masing-masing perangkat daerah telah kami minta untuk segera menindaklanjutinya," jelasnya.
Baca juga: Ketua DPRD Seruyan apresiasi peningkatan jalan Bangkal-Kuala Pembuang
Kepala BKAD Kalimantan Tengah Syahfiri menambahkan, total anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran THR 2023 di lingkup pemerintah provinsi mencapai Rp56 miliar lebih.
"Adapun yang menerima THR 2023 di lingkup pemerintah provinsi ini, di antaranya PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kepala daerah (KDH/KWDH) hingga DPRD," jelasnya.
Untuk PNS total anggarannya mencapai Rp52 miliar lebih dan PPPK mencapai Rp3,5 miliar lebih, KDH/KWDH Rp16 juta lebih, serta DPRD Rp271 juta lebih, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp56 miliar lebih.
"Adapun jumlah PNS yang menerima adalah sebanyak 9.163 orang dan PPPK sebanyak 957 orang," tuturnya.
Sedangkan untuk pembayaran gaji ketiga belas 2023 akan dilakukan seperti biasanya, yakni sekitar Juni atau Juli mendatang saat menjelang periode tahun ajaran baru.
Baca juga: Pelabuhan Kumai jadi alternatif pemudik dari Kotawaringin Timur
Pemprov Kalteng bayarkan THR 2023, berikut penjelasannya
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kiri) bersama Sekda Nuryakin. (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kalteng)
