Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Wahid Yusuf merasa kecewa karena kegiatan reses tidak didampingi oleh jajaran satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) pemerintah kota setempat.
"Saat kami melaksanakan serap aspirasi masyarakat melalui reses di Kelurahan Pahandut kemarin, tidak ada satupun jajaran SOPD (dinas) yang mendampingi kami turun ke masyarakat, kecuali camat dan lurah," ucap Wahid Yusuf, Rabu.
Dijelaskan Politisi Partai Golkar tersebut, seharusnya saat kegiatan reses anggota dewan ke masyarakat, jajaran SOPD bisa ikut melakukan pendampingan, karena eksekutif merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.
"Dengan bersama-sama turun ke masyarakat saat reses, agar kita bisa langsung mendengarkan permasalahan-permasalahan di masyarakat," ucapnya.
Dikatakan Yusuf, dengan mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sehingga pemerintah bisa bersama-sama merembukkan upaya-upaya yang harus dilakukan dengan permasalahan yang ada di lapangan tersebut.
"Dengan mendengarkan permasalahan di wilayah tersebut, kita tau apa sih yang diperlukan oleh masyarakat, karena setiap wilayah berbeda permasalahan," ucapnya.
Baca juga: Sukseskan Pemilu 2024 Polda gelar MoU dengan KPU-Bawaslu Kalteng
Menurutnya, kegiatan reses di Kelurahan Pahandut yang dilaksanakan pada Senin (10/4) tersebut, seharusnya didampingi oleh jajaran SOPD dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, dan Dinas Pertanian.
"Seharusnya setidaknya ada perwakilan yang mendampingi, agar tahu program apa saja yang bisa benar-benar di rasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut, dan tepat sasaran," kata Yusuf.
Diterangkannya, banyak permasalahan di lapangan yang harusnya didengar langsung oleh SOPD dan segera ditindaklanjuti, misalnya permasalahan pembangunan WC. Selain itu permasalahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
"Sudah kita laporkan kepada Wali Kota, dan kejadian ini bukan ini saja. Ada juga pimpinan SOPD yang susah ditemui, padahal SOPD merupakan pelayanan masyarakat dan ini sudah terjadi beberapa kali," keluh Yusuf.
Yusuf berharap, wali kota bisa mengevaluasi jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena peran eksekutif merupakan ujung tombak dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Semoga Pemkot Palangka Raya bisa mengevaluasi jajarannya, dan bisa benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal," harapnya.
Baca juga: Terdakwa pembunuh pasangan suami istri di Palangka Raya divonis seumur hidup
Baca juga: Tim Satgas Pangan musnahkan produk tak layak konsumsi di Palangka Raya
Baca juga: Pemkot Palangka Raya periksa kesehatan warga terdampak banjir
Legislator Palangka Raya kecewa reses tidak dihadiri jajaran SOPD
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf. ANTARA/Dokumen
