Pulang Pisau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penilaian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022.
“Tentunya kita semua kembali bersyukur atas raihan kembali opini WTP dan ini juga menjadi keberhasilan bersama seluruh komponen organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di pemerintah setempat,” kata Pudjirustaty Narang di Palangka Raya, Jumat.
Kemampuan untuk mempertahankan opini tersebut, kata Pudjirustaty, tentu menjadi ujian dan beban terberat bagi pemerintah setempat, karena untuk mendapatkan akan lebih mudah dibanding mempertahankan opini itu.
Baca juga: Opini WTP kesembilan kali berturut-turut diraih Pemkab Kotim
Berhasilnya pemerintah setempat mencapai target mempertahankan WTP dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan terus membangun sinergitas dengan semua unsur terkait dan membuat tekad bersama guna mempertahankan opini dari tahun ke tahun.
Pudjirustaty juga terus mengingatkan, agar raihan opini WTP tidak membuat perangkat di lingkungan pemerintah setempat menjadi lalai. Namun, bisa menjadi motivasi dan lebih semangat lagi terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki.
“Kerja sama yang solid dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur sipil negara di pemerintah setempat dalam pengelolaan keuangan dan aset harus juga dipertahankan,” ucapnya
Baca juga: Nadalsyah sebut WTP ke-9 merupakan kado terindah di akhir masa jabatan
Pudjirustaty juga berharap bidang terkait di pemerintah setempat terus memberikan pembinaan terhadap penyajian laporan keuangan yang benar dan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Ahmad Rifai memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat yang bisa kembali mempertahankan opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), namun Ia mengingatkan juga agar apa yang sudah diraih bisa dipertahankan.
Baca juga: Bupati Pulpis: Otonomi daerah upaya dekatkan pelayanan ke masyarakat
“Sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset juga harus terus selalu dibina dan ditingkatkan kemampuannya,” demikian Rifa`i.
Selain Ketua DPRD Ahmad Rifai, penyerahan LHP BPK-RI di Kantor BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah dihadiri juga Asisten III Setda Pulang Pisau Andriani, Kepala Inspektorat Inspektur Sapri Junjung, dan Sekretaris DPRD Hendra.
Baca juga: Camat di Pulang Pisau diminta siap siaga hadapi karhutla
Baca juga: Bupati Pulang Pisau: Penanganan stunting harus saling terintegrasi
