Entaskan kemiskinan, Menpan-Mensos bahas percepatan RB tematik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pertemuan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu, membahas percepatan penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik untuk mengentaskan kemiskinan.
 
“Hari ini, kami kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kami berbicara komprehensif bagaimana penanganan problem sosial (seperti pengentasan kemiskinan) agar ke depan ditangani dengan baik (melalui RB tematik)," kata Azwar Anas sebagaimana dikutip dari siaran pers.
 
Dia menyampaikan sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kemenpan RB telah menetapkan penerapan reformasi birokrasi tematik meliputi empat kluster, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual presiden, serta digitalisasi administrasi pemerintahan.
 
Dengan demikian, lanjutnya, reformasi birokrasi pada saat ini tidak hanya difokuskan oleh pemerintah untuk mengurusi masalah tata kelola administratif, tetapi diarahkan agar berdampak langsung pada rakyat, termasuk soal pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan hal itu, menurut dia, untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan sejumlah tugas Kementerian Sosial, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dari tingkat pusat hingga daerah pelosok. Oleh karena itu, ia mendukung penguatan SDM Kementerian Sosial, bahkan agar mencapai pihak-pihak yang bertugas di balai-balai di bawah kementerian tersebut.
 
“Misalnya, di balai-balai milik Kementerian Sosial yang memerlukan SDM kesehatan karena itu menjadi tempat bagi warga yang memiliki problem kesehatan, di samping problem sosial,” ujar dia.
 
Ia mengapresiasi kenaikan indeks reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Sosial.
 
“Ada banyak kemajuan yang layak diapresiasi terkait SAKIP dan reformasi birokrasi di Kemensos,” ujarnya.
 
Sementara itu, Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini dalam kesempatan tersebut mengingatkan bahwa jumlah penduduk yang semakin banyak berpengaruh terhadap besarnya masalah sosial.
 
Oleh karena itu, menurut dia, memang diperlukan berbagai upaya, seperti penguatan SDM di lingkungan Kementerian Sosial, terutama mereka yang bertugas di wilayah pelosok untuk mengatasi beragam masalah sosial.