Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini memperluas kepesertaan penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk dimasukkan dalam DTKS sehingga terdaftar pada PBI-JKN.
Sementara untuk mereka yang sudah sejahtera dapat didorong untuk membayar iuran secara mandiri.
“Kita sedang proses, minta data pada daerah, perekaman data untuk penyandang disabilitas dan ODGJ. Kita perlu ini supaya mereka yang tidak mampu bisa membawa keluarganya yang ODGJ berobat ke Puskesmas atau rumah sakit karena kalau dibiarkan bisa berbahaya untuk orang lain,” kata Mensos dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.
Selaras dengan apresiasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terkait data kepada Kemensos, keberadaan DTKS ditargetkan akan menjadi rujukan semua program pemerintah yang ditujukan kepada orang miskin, salah satunya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
PBI-JKN dipersyaratkan merupakan warga miskin atau tidak mampu dan memiliki NIK yang padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada 2021, Kemensos telah melaksanakan validasi (cleansing) terhadap data PBI lama dengan menghapus 5.397.068 data ganda dan 1.957.594 orang yang sudah meninggal.
Adapun, Mensos juga telah menetapkan 24.404.214 orang baru dan 13.418.978 orang telah dihapus PBI-nya karena meninggal, pindah segmen dan tidak layak di daerah setelah cleansing PBI-JKN.
Pada November 2022, PBI-JKN yang ditetapkan telah mencapai kuota nasional sebanyak 96,8 juta jiwa. Sementara, masih terdapat banyak daerah yang meminta tambahan alokasi PBI-JKN untuk warganya.
Untuk itu, Mensos membuka kesempatan daerah-daerah untuk melakukan pembaruan data.
Langkah Mensos diapresiasi Koordinator Stranas PK Pahala Nainggolan. Ia menyebut jika dasar DTKS-nya kuat, maka program-program pemerintah, termasuk subsidi bisa tepat sasaran. Sehingga, ia pun turut mendorong pemerintah daerah untuk mengupdate data orang miskin tiap bulan.
“Jadi, sekali lagi, program pemerintah yang baik ini jangan sampai uangnya salah sasaran. Salah satunya, dengan data yang baik di DTKS dan kerja sama dengan Kemendagri untuk NIK. Jadi, biar pakai DTKS aja, sambil daerah juga terus memelihara dan memperbarui data mereka,” kata Pahala.
Berita Terkait
Prabowo bertemu PM Luxon bahas perdagangan hingga inovasi
Sabtu, 16 November 2024 13:40 Wib
Menteri Hukum lantik 11 pimpinan baru dukung Asta Cita
Jumat, 15 November 2024 17:22 Wib
Hunian tetap korban bencana Lewotobi gunakan teknologi tahan gempa
Rabu, 13 November 2024 16:34 Wib
Meutya Hafid: Prabowo pesan institusi tidak boleh "backing" oknum judi online
Rabu, 6 November 2024 21:04 Wib
Penghapusan utang hanya bagi UMKM yang tak mampu bayar
Rabu, 6 November 2024 15:13 Wib
Kemenkomdigi prioritaskan penyelesaian 542 BTS 4G di daerah bermedan sulit
Selasa, 5 November 2024 17:25 Wib
Erick Thohir sebut 40 BUMN sehat, 7 masih dalam proses
Selasa, 5 November 2024 10:23 Wib
Imigrasi kerahkan 146 personel kawal desa binaan cegah calon PMI jadi korban perdagangan orang
Senin, 4 November 2024 16:19 Wib