Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian berupaya membangun basis data perkebunan kelapa sawit guna mengoptimalkan penerimaan negara.
"Salah satunya kami lakukan dengan melaksanakan sosialisasi pelaporan sendiri (self-reporting) tata kelola industri kelapa sawit melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) dan optimalisasi penerimaan negara pada hari ini," kata Sekda Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjelaskan Pemprov Kalteng mendukung berbagai upaya pusat memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit setempat, termasuk melalui mekanisme pelaporan mandiri pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara daring melalui aplikasi SIPERIBUN tersebut.
Melalui sosialisasi ini diharap tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit berbasis data menjadi valid dan akurat, sekaligus sebagai penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan.
"Termasuk adanya penguatan koordinasi antar kementerian ataupun lembaga nasional dan pemerintah daerah, guna meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perkebunan serta mengoptimalkan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor utama perekonomian nasional," jelasnya.
Baca juga: Kalimantan Tengah optimalkan peran strategis UMKM dalam ekonomi ASEAN
Nuryakin menegaskan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kalteng dengan peluang dan prospek ke depan sangat besar serta menjanjikan.
Hanya saja dia mengingatkan agar perkebunan kelapa sawit sendiri memiliki aturan-aturan dan batasan dalam pelaksanaan di lapangan. Sebab dikhawatirkan jika tidak ada aturan yang jelas dan tegas, perkebunan kelapa sawit bisa jadi masuk ke kawasan lindung dan cagar alam.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengatakan sektor pertanian saat ini masih menjadi andalan perekonomian nasional.
"Perekonomian nasional secara umum masih menunjukkan ketahanan dengan ditopang peningkatan permintaan domestik investasi yang terjaga, inflasi yang terus terjaga, serta berlanjutnya kinerja positif ekspor kita," ujarnya.
Adapun kontribusi komoditas kelapa sawit terus ditopang dari luas areal tutupan kepala sawit nasional yang telah mencapai 16,83 juta hektare dan sekitar 58 persen atau 8,9 juta hektare merupakan milik perkebunan besar swasta (PBS) dan negara, dan 42 persen atau 6,9 juta hektare merupakan perkebunan sawit rakyat.
Pemerintah berkomitmen penuh memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit Indonesia, di antaranya melalui mekanisme pelaporan mandiri pelaku usaha perkebunan sawit secara daring melalui SIPERIBUN.
Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah membangun basis data perkebunan kelapa sawit dengan melakukan pendataan hingga pemetaan sawit rakyat, penataan perizinan perkebunan kelapa sawit, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Baca juga: Dirjen Perkebunan: Tahun ini targetkan penyelesaian Kalteng dan Riau
Baca juga: Hari Jadi Kalteng dan milad gubernur, pemprov gelar shalat hajat dan ibadah syukur
Baca juga: Pemprov Kalimantan Tengah lakukan penyesuaian terhadap BUMD
